Bawaslu Pekalongan tertibkan 820 APK

id BawasluPa, pelanggaran APK

Bawaslu Pekalongan tertibkan 820 APK

Anggota Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi, dan Data Bawaslu Kota Pekalongan Bambang Sukoco bersama Ketua KPU Kota Pekalongan Sugiharto.

Pekalongan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan, Jawa Tengah, selama Januari 2019 hingga Februari 2019 telah menertibkan sebanyak 820 alat peraga kampanye karena melanggar peraturan.

Anggota Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi, dan Data Bawaslu Kota Pekalongan Bambang Sukoco di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa selama tahapan Pemilu 2019, pelanggaran yang ditemukan Bawaslu berupa kasus adminsitrasi seperti kampanye yang tanpa menyampaikan surat tanda pemberitahuan (STP) dan menggunakan fasilitas negaram dan pemasangan APK.

"Jumlah pelanggaran lebih didominasi pelanggaran adminsitrasi, antara lain penertiban 820 APK dan kampanye yang tanpa STP. Kendati demikina, kami juga merekomendasikan pelanggaran terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye yang kini sedang di proses di Jakarta," katanya.

Pada kesempatan itu, Bambang juga menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak menyebarkan berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan kampanye di tempat ibadah dan kampanye tanpa STP, serta tidak menggunakan politik uang.

"Kami berharap masyarakat menjadi peserta pemilu yang cerdas dan jangan 'menggadaikan' haknya selama 5 tahun karena politik uang. Selain itu, hal yang penting lagi adalah masyarakat jangan mau diadu domba ketika mereka menemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu," katanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan Sugiharto mengatakan bawaslu akan menggandeng puluhan organisasi masyarakat dan warga untuk mengawasi pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

Selain itu, kata dia, bawaslu juga membentuk 'Kampung Anti-Money Politic' di  Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat dan merekrut 854 pengawas pemilu yang bertugas di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). 

"Kita perlu mengajak ormas dan masyarakat lapisan bawah karena sering kali mereka menjadi objek politik," katanya.
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar