Tiga kementerian dukung pembangunan SPAM di Semarang Barat

Semarang, Antaranews Jateng - Tiga kementerian mendukung peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat dengan pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM) Semarang Barat.

Dua menteri hadir langsung, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat peluncuran skema pembangunan SPAM Semarang Barat, di Semarang, Rabu.

Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo yang turut hadir dalam "launching" proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) itu.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan SPAM Semarang Barat menjadi proyek percontohan yang dipersiapkan secara baik lintas kementerian dengan pemerintah daerah, terutama PDAM.

"Karena untuk kebutuhan air bersih, belum seluruhnya (masyarakat, red.) dapat akses dari PDAM. Menurut statistik, masih 40 persen, akan naik 60 persen, dan 100 persen," katanya.

Untuk mendukung peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih itu, kata dia, Kemenkeu, Kementerian PUPR, Kemendagri, dan PDAM Semarang mencoba membangun skema kerja sama.

"Total proyeknya Rp1,2 trilun. Yang untuk porsi swastanya Rp417 miliar. Dari pemerintah pusat, PUPR nanti membangun instalasi infrastruktur, termasuk pembebasan tanah Rp100 miliar," katanya.

Untuk estimasi awal, kata dia, Kemenkeu menyediakan fasilitas agar dunia usaha tertarik dengan pemberian "Viability Gap Fund" (Dana Dukungan Tunai Infrastruktur).

"Yang jelas, pemerintah akan terus bekerja sama untuk mendukung kebutuhan infrastruktur di berbagai daerah, salah satunya akses air bersih," kata Sri Mulyani.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan kerja sama tersebut merupakan sinergi pemerintah pusat dengan badan usaha dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

Ke depannya, kata dia, program serupa akan diimplementasikan di daerah-daerah lainnya, seperti Lampung dan Riau.

Sementara itu, Pjs Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Kota Semarang M Farchan mengatakan pembangunan SPAM Semarang Barat segera dimulai paling lambat April 2019.

"Namun, harus menyelesaikan persyaratan-persyaratan lain, termasuk lahan. Target kami 2020, tetapi permintaan Pak Menteri PU dan Bu Menteri (Menkeu, red.) secepatnya," katanya.