Ambon, ANTARA JATENG - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengakui sistem pemilihan langsung di era reformasi telah meningkatkan kredibilitas wakil rakyat.
"Mereka betul-betul dipilih rakyat secara langsung dan mendapatkan hasil capaian pilihan terbanyak sehingga menambah kredibilitas pada pihak-pihak yang berhasil memenangkan pemilu kepala daerah atau legislatif dan mendapatkan suara terbanyak," kata Gubernur Lemhanas di Ambon, Rabu.
Penjelasan tersebut disampaikan Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam kunjungan kerja dan tatap muka DPRD Maluku dengan puluhan peserta didik Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI untuk mengikuti studi strategis dalam negeri (SSDN) PPSA XXI.
"Kita melihat secara umum gejala sekarang adalah mengapa ketika demokrasi ini dibuka ada kesan lebih banyak "Ketidak-tertiban" saya tidak mengatakan Kekacuan dan kita melihat ketidak-jelasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta keputusan- keputusan yang diambil dan bermanfaat untuk kepentingan umum," tandasnya.
Secara umum bisa dikatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD ini menjadi lembaga yang paling penting dan terkadang juga kontroversial.
Mengapa demikian, karena di situlah tempat berkumpulnya partai politik yang memenuhi electoral threshold dan bisa mengirimkan perwakilannya di legislatif.
"Di sinilah muncul pertanyaan anggota dewan, sebetulnya loyalitas kesetiaan ini diberikan kepada siapa, apakah kepada rakyat yang memilih, kepada partai yang mencalonkan, ataukah kepada kepentingan umum atau nasional," ujar mantan Kepala staf TNI ini.
Ini sebetulnya jangan sampai membingungkan yang terhormat para anggota DPR, DPD, dan DPRD karena haruslah dipahami sistemnya.
Apa sebetulnya peran partai politik, karena peran mereka adalah untuk menyerap aspirasi yang ada di dalam masyarakat dan menawarkan kepada konstituwen yang akan memilih di dalam pemilu atau pilkada barang jualannya, maksudnya adalah ideologi atau platform.
"Ideologi itu tidak berarti kapitalisme, komunisme, sosialisme, liberalisme. Bukan itu, ideologi itu berbagai kebijakan yang menganut keberpihakan secara konsisten," tegas Gubernur Lemhanas.
Terkait dengan masalah ketahanan nasional, menurut dia, adalah respon suatu negara terhadap tantangan dan halangan atau pun ancaman dan banyak perubahan geopolitik terjadi yang bergerak secara dinamis dan tidak terpediksi dapat menimbukan kekagetan.
"Harusnya DPRD melalui anggotanya dapat memahami konsep demokrasi demi kepentingan rakyat dan negara dengan tetap meningkatkan fungsi kontrol dan sistem politik yang ada," katanya.
