Jakarta (ANTARA News) - Komandan Paspampres Brigjen TNI (Mar) Suhartono membantah anggotanya telah menyalahi prosedur dalam pengamanan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Hongkong.
"Tidak benar anggota kami merampas dan membentak warga Indonesia yang akan menyerahkan surat atau dokumen tersebut," kata Suhartono di lobi Government House Hongkong, Senin.
Sebelumnya beredar informasi yang menyebutkan telah terjadi perampasan dokumen dan perlakuan kasar oleh anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada saat Temu Kangen Presiden RI dan Ibu Negara
yang digelar di Asia World Expo Ground, Minggu, 30 April 2017.
Ia menyampaikan bahwa Paspampres telah melakukan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan prosedur pengamanan VVIP pada 1 Mei 2017.
Oleh karena itu berbagai bentuk barang untuk Presiden harus dipastikan dahulu keamanannnya oleh Paspampres.
"Prosedurnya adalah dilaksanakan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap berbagai bentuk barang pemberian untuk Presiden dan setelah diyakini aman, maka barang-barang tersebut diberikan pada Presiden melalui Ajudan Presiden," ucap Suhartono.
Demikian pula halnya semua dokumen baik berupa buku, surat, dan juga karangan bunga yang diserahkan pada acara Temu Kangen Presiden RI dan Ibu Negara yang digelar kemarin telah dilakukan pemeriksaan sesuai
prosedur yang berlaku.
"Barang-barang tersebut diterima oleh anggota Paspampres yang berada di tempat acara, kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dipastikan keamanannya, baru diberikan kepada Presiden melalui Ajudan Presiden,"
ucap Suhartono.
Saat ini berbagai macam surat, buku, dan karangan bunga dan berbagai bentuk pemberian yang diberikan kepada Presiden dari acara kemarin telah berada di tangan Presiden.
Siang ini, Senin 1 Mei 2017, anggota Paspampres menerima dokumen di lobi hotel tempat Presiden menginap.
"Setiap dokumen yang akan diserahkan ke Presiden, prosedurnya diserahkan kepada Paspampres untuk dicek terlebih dahulu," ucap Suhartono.
Berita Terkait
"Booth" PLN dikunjungi Presiden, Dirut paparkan kesiapan ekosistem EV
Sabtu, 4 Mei 2024 11:39 Wib
Gibran pastikan peta jalan pemerintahannya berbeda dengan Jokowi
Jumat, 3 Mei 2024 0:10 Wib
Kabinet koalisi besar untungkan Presiden periode 2024-2029?
Kamis, 2 Mei 2024 9:30 Wib
Gibran kembali berkantor setelah penetapan wakil presiden terpilih
Kamis, 25 April 2024 16:26 Wib
Dini sebut menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 9:49 Wib
Presiden Joko Widodo tinjau pengungsi banjir di Demak
Jumat, 22 Maret 2024 14:14 Wib
Presiden Jokowi tinjau banjir di Demak
Jumat, 22 Maret 2024 9:15 Wib
Gibran tetap berkantor setelah KPU tetapkan presiden-wakil presiden
Kamis, 21 Maret 2024 11:35 Wib