Ketua MPR RI : Ada Konsensus Bangsa yang Belum Tercapai
"Ada kesepakatan yang belum dicapai, yaitu kemakmuran, memajukan kesejahteraan bangsa, pemerataan, keadilan dan pro rakyat. Ini janji yang harus dipenuhi dan diselesaikan secara ekonomi Pancasila," kata Zulkifli Hasan saat menerima kunjungan Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalig Indonesia (Bakomubin) yang dipimpin Ketua Umumnya, Ali Mochtar Ngabalin di ruang kerja, Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat.
"Kedua, kita kalah terus karena tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita fokus untuk mencerdaskan, maka akan timbul kesejahteraan," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan semua elemen masyarakat termasuk Bokumubin untuk terus menyuarakan konsensus yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 45.
"Kalau dua konsensus ini terus disuarakan, saya kira akan dapat respon yang baik. Pemimpin langgar bila janji kebangsaan itu tidak terpenuhi," kata Zulkifli.
Zulkifli juga menyinggung lunturnya nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Ia menceritakan, ketika pemerintah daerah diminta mengadakan lomba cerdas cermat tentang Pancasila, jawaban yang diterima sungguh tak mengenakkan.
"Soal Pancasila, sejak 98, kita mulai kehilangan jati diri. Misalnya disuruh mengadakan cerdas cermat, Pemda jawab itu urusan MPR," katanya.
Dia mengemukakan, MPR akan membangun Sekolah Konstitusi bagi calon pemimpin. "Mereka kita didik selama 2 minggu untuk pahami konsensus kebangsaan, seperti Lemhanas lah," katanya.
Terkait permintaan Ketua Umum Bakomubin, Ali Mochtar Ngabalin agar Ketua MPR RI membuka Munas Bakomubin tahun depan di NTB, dirinya bersedia.
"Saya mau dan bersedia membuka Munas Bakomubin di NTB," demikian Zulkifli.
"Kedua, kita kalah terus karena tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita fokus untuk mencerdaskan, maka akan timbul kesejahteraan," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan semua elemen masyarakat termasuk Bokumubin untuk terus menyuarakan konsensus yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 45.
"Kalau dua konsensus ini terus disuarakan, saya kira akan dapat respon yang baik. Pemimpin langgar bila janji kebangsaan itu tidak terpenuhi," kata Zulkifli.
Zulkifli juga menyinggung lunturnya nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Ia menceritakan, ketika pemerintah daerah diminta mengadakan lomba cerdas cermat tentang Pancasila, jawaban yang diterima sungguh tak mengenakkan.
"Soal Pancasila, sejak 98, kita mulai kehilangan jati diri. Misalnya disuruh mengadakan cerdas cermat, Pemda jawab itu urusan MPR," katanya.
Dia mengemukakan, MPR akan membangun Sekolah Konstitusi bagi calon pemimpin. "Mereka kita didik selama 2 minggu untuk pahami konsensus kebangsaan, seperti Lemhanas lah," katanya.
Terkait permintaan Ketua Umum Bakomubin, Ali Mochtar Ngabalin agar Ketua MPR RI membuka Munas Bakomubin tahun depan di NTB, dirinya bersedia.
"Saya mau dan bersedia membuka Munas Bakomubin di NTB," demikian Zulkifli.