Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mulai memetakan lokasi yang nantinya digunakan sebagai dapur umum tempat memasak menu makanan yang dibagikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Hasil rapat koordinasi sebelumnya, kami diperintahkan Sekda Kudus untuk melakukan pemetaan dan survei lokasi yang memungkinkan dijadikan dapur umum untuk memenuhi program MBG," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Anggun Nugroho di Kudus, Senin.
Lokasi yang menjadi sasaran, kata dia, adalah bangunan sekolah dasar (SD) yang tidak terpakai karena dilakukan penggabungan dengan SD lainnya.
Untuk hari ini (6/1) pihaknya menyurvei dua lokasi, yakni bangunan bekas SD Negeri 3 Gribig dan SD Negeri 6 Besito yang semuanya merupakan bangunan SD yang sebelumnya dijadikan sasaran penggabungan atau regrouping dengan sekolah lain.
Selanjutnya tempat yang disurvei tersebut akan diusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dijadikan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Untuk persyaratan yang diminta dari BGN, memiliki luas minimal 40x20 meter persegi, mudah untuk akses keluar masuk mobil, akses pembelian bahan makanan, serta distribusi makanannya.
"Lokasi yang sudah kami survei akan kami sampaikan, sedangkan keputusan tergantung BGN tindak lanjutnya seperti apa," ujarnya.
Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi mengakui pihaknya memang diminta menyiapkan tiga lokasi yang memungkinkan dijadikan SPPG.
Lokasi yang diminta, kata dia, adaahdi Kecamatan Bae, Kaliwungu, dan Dawe. Sedangkan lokasi potensialnya, meliputi bekas SD Negeri 3 Gribig, SD Cendono, dan SD Dawe. Berikutnya, akan mencari lokasi potensial lagi karena rencananya dibutuhkan 88 SPPG, baik dapur hybrid, dapur umum, dan dapur mandiri.
Setiap lokasi dapur MBG tersebut, kata dia, ditargetkan mampu menyediakan 3.400 paket menu makanan karena nanti sasarannya adalah122.000 siswa, termasuk ibu hamil dan balita.
"Nantinya lokasi yang diusulkan disesuaikan kondisi bangunan apakah direhabilitasi atau harus dibangun ulang agar memenuhi standar," ujarnya.
Terkait jadwal pelaksanaan MBG, kata dia, menunggu turunnya jadwal dari BGN, sedangkan Kodim Kudus hanya membantu menjembatani, mencari lokasi maupun mengawasi saat pembangunan dapur umum serta distribusi.
Dapur yang sudah tersedia yakni di Pondok Pesantren Nasrul Ummah Mejobo yang merupakan dapur hybrid karena sebelumnya memang sudah memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk menyediakan menu makanan sesuai program MBG.
"Mereka mendapatkan dukungan anggaran untuk memperluas cakupannya tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan santri, tetapi untuk siswa dari sejumlah sekolah di sekitar Mejobo," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Surakarta koordinasikan soal program makan bergizi gratis
