Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu telah meminta jajaran lurah dan camat selaku pemangku wilayah untuk melakukan mitigasi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah yang rawan bencana.
"Selain bersama KPU, Bawaslu, dan dinas teknis, saya sudah minta camat, lurah untuk memetakan lagi mana- mana lokasi TPS yang wilayahnya rawan terjadi banjir dan tanah longsor," katanya, di Semarang, Kamis.
Menurut dia, upaya mitigasi perlu dilakukan sehingga apabila ada keadaan darurat nantinya bisa ditangani dengan baik dan segera dilakukan tindakan, misalnya menempatkan ke lokasi yang lebih aman agar pemilihan kepala daerah (pilkada) berjalan dengan lancar.
Apalagi, kata dia, pada November ini sudah masuk musim hujan dan beberapa hari belakangan wilayah Kota Semarang diguyur hujan dengan intensitas hujan cukup deras sehingga kewaspadaan terhadap bencana perlu ditingkatkan.
Upaya mitigasi dan pemetaan daerah rawan bencana, kata dia, juga melibatkan dinas dan badan terkait, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.
"Saya juga meminta kesiapan dari BPBD, Damkar (Dinas Pemadaman Kebakaran), Dishub (Dinas Perhubungan), dan dinas lainnya. Nantinya, mereka bisa mengerahkan personil, armadanya untuk turun langsung di lokasi, apabila terjadi bencana banjir maupun tanah longsor," kata Ita, sapaan akrabnya.
Selain itu, kata dia, Pemerintah Kota Semarang juga telah menyiapkan Desk Pilkada di Gedung Balai Kota Semarang untuk mendukung kebutuhan dalam penyelenggaraan pilkada.
"Armada nantinya akan ditempatkan di sini (balai kota, red.), termasuk logistik untuk makan dan minum personel yang tugas piket secara bergiliran dari BPBD, Dishub, Damkar. Kami minta dalam satu tim piket itu ada perwakilannya masing-masing, ditambah dari Dinas Kesehatan," katanya.
Untuk memastikan semua tahapan pilkada berjalan baik, ia akan melakukan tinjauan ke lapangan scara langsung saat mendekati pelaksanaan pencoblosan.
"Baik untuk memonitor langsung ke TPS-TPS, termasuk meninjau penerimaan logistik dari Gudang KPU ke kecamatan dan kelurahan sehingga tidak ada kendala," katanya.
Ia mengatakan pihaknya ingin memastikan logistik pilkada yang didistribusikan dan diterima di setiap kecamatan dan kelurahan berjalan baik sebelum masuk masa tenang pada 24 November 2024.
"Rencananya kami akan memonitor kembali terkait logistik dan persiapan di TPS, termasuk titik TPS mana yang nantinya rawan bencana. Jadi, sebelum hari-H pencoblosan nanti kami monitor kondisinya seperti apa, baru kemudian tinggal pelaksanaannya pemungutan suara," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang telah menetapkan jumlah TPS di Kota Semarang pada Pilkada 2024 sebanyak 2. 358 TPS, terdiri atas 2.354 TPS reguler dan empat TPS khusus.
Baca juga: Pabrik sepeda listrik di kawasan industri di Semarang terbakar
