Kudus (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat penyerapan APBD tahun 2024 selama periode Januari-Agustus 2024 di semua organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai 54,01 persen atau Rp1,35 triliun dari total anggaran Rp2,51 triliun.
"Kami mencatat rata-rata prosentase realisasi di kabupaten mencapai 54 persen pasca APBD Perubahan 2024, karena dalam Perubahan APBD Tahun 2024 terdapat penambahan jumlah anggaran belanja dibandingkan APBD murni yang realisasinya hingga Juli mencapai 61 persen," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah di Kudus, Selasa.
Ia berharap penyerapan pada bulan berikutnya juga lebih baik lagi, sehingga semua program kerja yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik.
Apalagi, kata dia, saat ini sudah ada kemajuan. Sedangkan untuk memantau penyerapan triwulan berikutnya juga ada monitoring dan evaluasi, termasuk adanya tim percepatan penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.
Semua OPD di Kabupaten Kudus juga diminta segera menjalankan proyek kegiatan yang direncanakan untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
Meskipun tingkat penyerapan anggarannya baru 54,01 persen, kata dia, belum bisa dijadikan tolok ukur bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kudus belum berjalan, karena realisasi keuangan bukanlah realisasi fisik kegiatan sehingga harus menunggu hingga akhir tahun.
Apalagi, sejumlah OPD juga telah menjalankan sejumlah proyek kegiatan yang didanai dari APBD, meskipun ada pula yang proses lelang maupun melalui mekanisme katalog elektronik.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengakui pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) atau tempat produksi rokok untuk tahun ini menggunakan katalog elektronik.
"Kami sudah proses pemilihan penyedia melalui mekanisme katalog elektronik," ujarnya.
Dari 12 paket pekerjaan, kata dia, untuk pembangunan fisik empat gedung produksi rokok juga akan dikerjakan oleh satu penyedia jasa melalui katalog elektronik.
Rencananya dari sejumlah paket kegiatan tersebut akan dijalankan secara berkesinambungan. Sementara yang akan dijalankan lebih awal adalah paket pengerasan jalan.
Pembangunan SIHT pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp11,3 miliar untuk melanjutkan program pembangunan SIHT. Pada tahun ini berlanjut untuk membangun empat unit gudang produksi dan satu hanggar untuk Bea Cukai, IPAL, kelanjutan pembuatan pagar keliling, pagar depan, sumur, serta pengerasan jalan.
Sementara penyerapan anggaran dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM sebesar 33,91 persen dari alokasi anggaran Rp29,27 miliar.
Dari 63 OPD, penyerapan anggaran tertinggi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai 85 persen atau Rp33,68 miliar dari alokasi anggaran Rp39,41 miliar. Sedangkan terendah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baru 17,87 persen atau Rp24,37 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp136,42 miliar.
OPD dengan anggaran cukup besar, seperti Dinas Pendidikan dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp640,1 miliar penyerapannya baru 48 persen atau Rp313,62 miliar, sedangkan RSUD Loekmono Hadi dengan anggaran Rp320,28 miliar realisasi penyerapannya baru Rp170,3 miliar atau 53,17 persen.
Dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran, Pemkab Kudus juga membentuk tim percepatan belanja daerah sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.
Baca juga: Kudus fokus bangun infrastruktur Tahun 2025
