Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang melakukan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan Tambaklorok, Semarang sebagai salah satu upaya menyelesaikan persoalan kemiskinan.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya menggandeng berbagai pihak, salah satunya PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Kerja sama tersebut mencakup Pemanfaatan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Bantuan Rehabiitasi RTLH di Kota Semarang, khususnya di kampung nelayan Tambaklorok.
"Ini bisa menjadi stimulus bagi masyarakat di Tanjung Mas khususnya wilayah Tambaklorok yang saat ini masih ada sepertiga yang membutuhkan penanganan kemiskinan," kata Ita, sapaan akrabnya.
Dengan kolaborasi itu, kata dia, PT SMF sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dapat mengolah data tersebut untuk program pembiayaan yang lebih efektif.
Ita berharap langkah kolaboratif tersebut bisa mengurangi "backlog" kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat yang hidup dalam taraf kemiskinan ekstrem.
"Alhamdulillah di Kota Semarang kemiskinan ekstrem sudah nol persen. Tapi, salah satu yang menjadi indikator terkait dengan kemiskinan adalah rumah tidak layak huni yang mana di wilayah Tambaklorok ini masih ada rumah-rumah bersertifikat yang memang masih membutuhkan stimulus untuk rehab," katanya.
Di Tambaklorok sebelumnya telah dicanangkan proyek pengendalian banjir dan rob serta penataan kampung nelayan dalam beberapa tahapan.
Tahap pertama terlaksana tahun 2016-2017 untuk mengamankan area parkir kapal, kemudian tahap kedua tahun 2022-2024 untuk mengamankan area pemukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang ada di sekitar Tambaklorok.
Terkait dengan jumlah RTLH yang akan direhab di Tambaklorok, kata dia, perlu dilaksanakan koordinasi lebih lanjut antara Pemkot Semarang, PT SMF, dan Kementerian PUPR.
Sementara itu, Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo menyampaikan bahwa kerja sama itu merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
"Dengan akses terhadap data yang akurat, kami dapat menjalankan upaya kami dalam merancang program pembiayaan yang lebih tepat sasaran, membantu masyarakat yang paling membutuhkan untuk memiliki hunian yang layak," katanya.
Baca juga: Gibran studi banding ke Jakarta terkait pengelolaan kawasan kumuh
