Inilah jurus Kota Pekalongan mengatasi ancaman "tenggelam"

Untuk mengatasi persoalan ancaman "tenggelamnya" Kota Pekalongan pada 2035, pemkot mengajak beberapa konsultan lokal dan konsultan perusahaan Blodil asal Belanda yang ahli di bidang penanganan rob dan banjir.

"Kita tidak mengeluarkan biaya untuk konsultan itu, sifatnya kerja sama dan mereka mau membantu untuk mengatasi banjir dan rob di kota ini," kata Wali Kota Pekalongan Arslan Djunaid.

Namun, untuk pembiayaan sarana pembangunan pencegahan banjir dan rob akan menjadi tanggung jawab pemkot. Anggaran pembiayaan pembangunan pada 2022-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahap pertama yaitu sekitar Rp80 miliar.

Selain itu, upaya antisipasi "tenggelamnya" kota ini juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat yang juga sudah menggelontorkan anggaran penanganan banjir dan rob sebesar Rp1,2 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekitar Rp60 miliar.

Anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang sudah masuk kas pada 2022 dan bantuan dari Pemprov Jateng sekitar Rp60 miliar itu ditargetkan sarana pembangunan penanganan banjir dan rob seperti pembangunan tanggul Sungai Banger, sumur pompa, sumur resapan, dan pompa besar dapat selesai pada tahun ini.

Selain melibatkan konsultan, untuk mengatasi banjir dan rob, Kota Pekalongan juga dibantu oleh kemitraan adaption fund yang diketuai oleh Laode Syarif (Mantan anggota KPK) dan Mercy Corps Indonesia.

Gerakan penanaman bibit pohon mangrove pun terus ditingkatkan. Pohon bakau ini ditanam di pesisir pantai utara dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat.

Namun, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan tidak akan optimal tanpa ada kepedulian masyarakat. 

Tanpa kepedulian warga masyarakat, sejumlah jurus yang sudah diterapkan Pemerintah untuk mencegah "tenggelamnya" Kota Pekalongan bakal sia-sia.