Purwokerto (ANTARA) - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (FISIP Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq menilai alasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan penundaan pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak 2024 tidak kuat.
"Alasan penundaan pilkada tidak kuat. Kekhawatiran terhadap masalah keamanan berlebihan," ujarnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengan, Sabtu.
Padahal, kata dia, sejauh ini pelaksanaan pilkada serentak di berbagai daerah berlangsung aman.
Menurut dia, alasan lain yang disampaikan Bawaslu RI seperti hoaks, ujaran kebencian, dan praktik politik uang pun tidak relevan.
"Apa ada jaminan kalau pilkada ditunda, praktik-praktik itu bisa dieliminasi," ujar dosen pengampu mata kuliah Teori Partai Politik dan Sistem Pemilu itu.
Sabiq mengatakan jika kerja ataupun sinergi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu RI belum optimal, solusinya adalah perbaikan kinerja, bukan penundaan pilkada.
Sebelumnya, Bawaslu RI mengusulkan agar pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti KPU RI membahas opsi penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2024.
"Kami khawatir sebenarnya pemilihan (pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Ia juga memaparkan sejumlah potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.
Menurut dia, potensi permasalahan itu muncul dari tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.
Baca juga: Pemkab-Bawaslu Batang ingatkan kades netral di Pemilu 2024
Berita Terkait
KPU siap hadapi sengketa pemilu di 16 daerah di Jateng
Selasa, 30 April 2024 21:12 Wib
Bawaslu Kota Semarang evaluasi kinerja
Sabtu, 27 April 2024 10:40 Wib
KPU Kudus persiapkan dua hal ini hadapi gugatan di MK
Kamis, 25 April 2024 21:11 Wib
Bawaslu Semarang buka pendaftaran panwaslu kecamatan
Kamis, 25 April 2024 21:04 Wib
Gibran tetap berkantor pada hari putusan MK soal sengketa pemilu
Senin, 22 April 2024 13:03 Wib
Anies-Muhaimin doakan hakim MK sebelum baca putusan sengketa Pilpres
Senin, 22 April 2024 8:38 Wib
Kejujuran dan bermoral jangan (sampai) termarginalkan dalam pemilu
Sabtu, 20 April 2024 15:31 Wib
Pendaftaran pemantau Pilkada 2024 Kota Pekalongan
Sabtu, 20 April 2024 14:08 Wib