Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah mulai memetakan sekolah untuk program regrouping atau penggabungan menyusul kasus kekurangan siswa pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Hery Mulyono di Solo, Rabu, mengatakan masalah yang muncul pada PPDB tahun ini kekurangan siswa di beberapa Sekolah Dasar.
"Yang paling menonjol SDN Sriwedari hanya satu anak (siswa baru, red.)," katanya.
Terkait hal itu, menurut dia, sebetulnya bukan menjadi permasalahan besar. Bahkan, tidak ada keberatan yang muncul dari orang tua siswa.
"Namun kewajiban pemerintah memperbaiki, di laporan tadi (kepada Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming, red.) kami sampaikan bahwa regrouping hanya salah satu dari solusi terkait masalah kekurangan siswa sekolah," katanya.
Ia mengatakan penggabungan sekolah bisa dilakukan selama memenuhi ketentuan yang disyaratkan pemerintah, di antaranya jumlah siswa di satu sekolah kurang dari 100 anak, jarak antara satu sekolah dan sekolah lain kurang dari satu kilometer, dan ada dua atau lebih sekolah yang berada di dalam satu halaman.
Pihaknya mencatat untuk PPDB tahun ini ada sekitar 10 SD di Kota Solo yang menerima siswa baru kurang dari 10 anak.
"Itu bisa di-regrouping, untuk SDN Sriwedari ini yang sedang kami pikirkan untuk regrouping, tapi kan tidak sederhana, hari ini lalu di-regrouping kan tidak. Perlu proses," katanya.
Mengenai minim jumlah siswa baru di SDN Sriwedari, salah satunya karena sekolah tersebut tidak berada di kawasan padat penduduk.
"Misalnya jika dibandingkan dengan Semanggi atau Sangkrah, makanya anak yang mau masuk SD itu kurang. Kalaupun ada pasti mereka pilih sekolah yang berkualitas, kan juga tahu kondisi ekonomi di sekitar seperti ini," katanya.
Ia mengatakan penggabungan sekolah bisa dilakukan dengan sekolah terdekat.
"Yang terdekat jaraknya, tujuan zonasi supaya efisien, tidak banyak biaya. Kalau Sriwedari dengan Bumi juga dekat, dari orang tua tidak ada apa-apa," katanya.
