Solo (ANTARA) - DPRD Kota Surakarta meminta pihak sekolah tidak menghiraukan wali peserta didik yang pasif dan lebih memilih menunggu adanya kursi kosong pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring .
"Yang tidak daftar sama sekali dan hanya menunggu kuota kosong, ya jangan diterima, kalau begitu PPDB 'nggak' jalan," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta Putut Gunawan di sela inspeksi mendadak PPDB daring di Kantor Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Senin (6/7).
Ia mengatakan pihak sekolah harus memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk terapi kejut jika dari awal orang tua siswa enggan mendaftar.
Baca juga: Ganjar teruskan berbagai masukan PPDB di Jateng ke Kemendikbud
"Kalau tidak mendaftar sejak awal ya tidak masuk ke dapodik (data pokok pendidikan)," katanya.
Terkait hal itu, katanya, hingga saat ini belum ada sistem yang dikembangkan oleh dinas untuk mengantisipasi hal tersebut.
"Sebetulnya ini sudah disampaikan pada setiap sosialisasi, tetapi masih saja terjadi ada yang tidak mendaftar. Padahal secara keseluruhan warga dalam kota tertampung semua," katanya.
Pada inspeksi tersebut, pihaknya berupaya memastikan seluruh peserta didik memperoleh sekolah.
"Kita lihat perkembangan setelah registrasi hari ini dan besok. Apakah ada siswa yang tidak mendaftar ulang, (kalau ada, red.) jumlahnya berapa. Secara prinsip peserta didik dapat sekolah sudah dilaksanakan," katanya.
Ia juga mengakui ada beberapa sekolah yang mengalami kelebihan siswa dan ada yang masih kosong.
"Ada yang tidak mendaftar karena memang kuota tidak bisa disamaratakan, tetapi diidentifikasi peta kemiskinannya. Ada sekolah yang dekat dengan kantong kemiskinan sehingga pendaftar melonjak tetapi ada juga sekolah yang tidak ada yang mendaftar dari jalur gakin. Ini yang perlu dipikirkan, jadi tidak bisa disamaratakan," katanya.
Baca juga: Tak ada toleransi bagi calon siswa manipulasi data PPDB
Baca juga: Ganjar lakukan inspeksi verifikasi faktual PPDB di Semarang
