Pemerintah diminta lebih peduli terhadap nasib petani garam

id harga garam

Pemerintah diminta lebih peduli terhadap nasib petani garam

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar di sela-sela menggelar reses di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Senin (30/12). (Foto : Dok.)

Rembang (ANTARA) - Pemerintah Pusat diminta lebih peduli dan perhatian terhadap petani garam di Tanah Air karena potensi garam lokal ketika dikelola dengan baik dipastikan bisa bersaing dengan garam impor, kata anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar.

"Potensi garam lokal sebetulnya juga cukup besar, namun karena tata kelolanya yang kurang baik mengakibatkan banyak garam lokal yang tidak terserap di pasar secara maksimal," ujarnya di sela-sela reses yang berlangsung di Kabupaten Rembang, Senin.

Akibatnya, lanjut dia harga garam saat musim panen selalu jatuh sehingga tidak menguntungkan para petani.



Di sisi lain, tambah dia keran impor garam juga masih tetap dibuka sehingga banyak kalangan yang menganggap hal itu berdampak pada harga jual garam lokal di pasaran semakin rendah, karena diduga banyak garam impor yang merembes ke pasaran menjadi garam konsumsi.

Untuk itulah, dia meminta pemerintah membatasi impor garam agar petani garam di Tanah Air benar-benar diberdayakan.

Ia optimistis ketika tata kelola garam sudah berjalan dengan baik, seperti keberadaan PT Garam bisa menyerap garam petani secara optimal, tentunya petani juga semakin diuntungkan.

"Jika setiap musim panen produksinya meningkat, maka dengan suplai berlebih sesuai hukum ekonomi harga jualnya juga akan turun. Jika hal ini sudah sering terjadi setiap tahunnya, maka perlu ada tata kelola garam yang lebih baik agar petani tetap untung," jelasnya.

Pada kondisi yang semakin sejahtera tersebut, lanjut dia kemampuan petani dalam memproduksi garam juga perlu ditingkatkan agar kualitas garam yang dihasilkan semakin meningkat agar bisa memenuhi standar yang diinginkan industri.



Menurut dia perlu ada sentuhan teknologi atau modernisasi dalam budidaya garam agar dapat meningkatkan kualitasnya.

"Hal itu, tentunya menjadi pekerjaan kementerian terkait agar petani garam di Tanah Air bisa menghasilkan garam yang dibutuhkan industri," ungkapnya.

Keluhan yang sama juga disampaikan oleh petani berbagai komoditas di Kabupaten Blora, yang menganggap momok mereka merupakan kebijakan impor.

Reses hari ini (30/12), kata dia dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dari Kabupaten Rembang dan Blora.

"Dari kedua kabupaten tersebut, petaninya sama-sama mengeluhkan soal kebijakan impor untuk dievaluasi kembali," lanjutnya.

Hal itu, dicontohkan kebijakan impor beras ketika tidak mempertimbangkan hasil produksi petani padi di Tanah Air, tentunya bisa merugikan petani karena bisa menekan harga jual beras di pasaran, seperti halnya yang dialami petani garam ketika musim panen ternyata garam impor merembes ke pasaran juga bisa merugikan mereka.

Marwan yang merupakan politisi PKB itu menganggap untuk menyelesaikan permasalahan petani garam maupun petani lain yang selama ini menganggap sering dirugikan dengan kebijakan impor, perlu ada sinkronisasi program dari masing-masing kementerian karena potensi di Tanah Air cukup besar dan bisa dimaksimalkan dengan baik.
 
Pewarta :
Editor: Heru Suyitno
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar