Pilpres dikembalikan ke MPR, kemunduran demokrasi

id Aria Bima, wacana pilpres dikembalikan ke MPR,amendemen uud 45

Pilpres dikembalikan ke MPR, kemunduran demokrasi

Aria Bima memberikan keterangan kepada wartawan, Minggu (1/12/2019). (ANTARA/Aris Wasita)

Caranya tidak barbarian karena tujuan kita bukan berdemokrasi tetapi berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan dengan instrumen demokrasi
Sukoharjo (ANTARA) - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menolak wacana dikembalikannya pemilihan presiden dan wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena sama saja dengan kemunduran proses berdemokrasi.

"Saya kira tidak ada yang setuju termasuk PDIP. Tidak ada yang mewacanakan itu, kok tiba-tiba muncul wacana itu," katanya di sela acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, di Balai Rakyat, Telukan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu.

Ia mengatakan plus minus dari wacana tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu.

Menurut dia, bangsa Indonesia harus belajar membangun konsolidasi demokrasi.

"Jangan mundur, bagi saya pemilihan presiden lewat MPR saya kira kemunduran dalam proses berdemokrasi, tetapi bukan berarti kita sudah maju. Kekurangan dalam pilpres kemarin, misalnya 'money politic' yang terjadi maupun konflik sosial yang membuat kekhawatiran kita sehingga potensi demokrasi tidak menjadi penguat kebangsaan," katanya.

Bahkan, ia menilai proses demokrasi pada Pemilihan Presiden 2019 mengalami kemunduran yang luar biasa.

"Kebangsaan kita terusik, solidaritas sosial kita terusik. Faktor keagamaan, faktor primordialisme menjadi komoditas dalam proses kita berdemokrasi. Itu salah besar, sangat mundur kita. Itu mungkin alasan yang dianggap kita tidak siap dalam pemilihan langsung kemarin," katanya pula.

Pada saat itu, katanya, seolah bangsa Indonesia pecah dengan istilah cebong dan kampretnya.

Oleh karena itu, dia menilai fungsi pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi penting.

"Seperti misalnya media sosial dengan konten kebencian harus ditindak tegas oleh Bawaslu. Pada prinsipnya bangsa Indonesia harus tetap menerapkan pemilihan langsung tetapi aturan diperketat. Caranya tidak barbarian karena tujuan kita bukan berdemokrasi tetapi berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan dengan instrumen demokrasi," katanya.

Sebelumnya, wacana pengembalian pemilihan presiden kepada MPR RI melalui amendemen UUD 1945 diusulkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI di Kompleks Gedung MPR RI, beberapa waktu lalu.
Pewarta :
Editor: Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar