WTP bukan jaminan tidak ada korupsi, kata Kakanwil Perbendaharaan

id WTP bukan jaminan tidak ada korupsi

WTP bukan jaminan tidak ada korupsi, kata Kakanwil Perbendaharaan

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah, Sulaimansyah (kiri) menyerahkan piagam WTP atas laporan keuangan Pemkab Temanggung tahun 2018 kepada Bupati Temanggung M. Al Khadziq (kanan). (ANTARA/Heru Suyitno)

WTP dari segi tata kelola keuangan, sedangkan korupsi adalah perbuatan pelanggaran
Temanggung (ANTARA) - Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bukan jaminan tidak ada korupsi, kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah, Sulaimansyah.

"WTP dari segi tata kelola keuangan, sedangkan korupsi adalah perbuatan pelanggaran," katanya di Temanggung, Senin.

Ia menyampaikan hal tersebut usai penyerahan piagam WTP atas laporan keuangan Pemkab Temanggung tahun 2018 dan penandatanganan nota kesepahaman antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Ia mengatakan WTP merupakan pembangunan sistem pengelolaan keuangan sehingga bisa terstandar. Sehebat apa pun sistem jika kemudian ada permainan dan niat jelek untuk pemanfaatan pribadi pasti akan terjadi korupsi.

Baca juga: Ada OTT, Kudus tetap diganjar WTP oleh BPK

"Makanya ada daerah yang meraih opini WTP tetapi esuknya ada yang OTT dari KPK," katanya.

Ia menjelaskan melalui tata kelola yang sudah terstandar dan sistem bagus diharapkan dapat menutup ruang kemungkinan adanya korupsi. Pemerintah terus meningkatkan upaya untuk memberantas korupsi, di antaranya revolusi mental, pembangunan sistem budaya dan nilai-nilai.

"Sistem pun akan diuji dan dicek, untuk menutup celah korupsi," katanya.

Ia menuturkan nota kesepahaman yang ditandai itu merupakan kerangka dasar sebagai acuan dalam kegiatan pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik.

Baca juga: Hanya Brebes yang belum WTP di Jateng

Ia mengatakan dari sekitar 435 pemda, 95 persen sudah meraih WTP. Mereka yang WTP ini sebenarya juga ada reward berupa dana insentif daerah yang diberkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Tanpa WTP tidak akan menerima reward, syaratnya masih akan diatur karena masih ada 26 kompenen lainnya untuk penilaian dan menentukan besar kecilnya insentif daerah yang diberikan," katanya.

Bupati Temanggung M. Al Khadziq mengatakan Pemkab Temanggung meraih WTP yang kali ke tujuh dan tetap berkomitmen mempertahankan opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2019 dengan meningkatkan semangat kerja kedisiplinan kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi agar dapat mewujudkan hasil yang maksimal guna terwujudnya laporan keuangan yang akuntable dan tepat waktu.

Baca juga: Kabupaten Pati terima penghargaan WTP
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan raih WTP
Pewarta :
Editor: Sumarwoto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar