Semarang (Antaranews Jateng) - Forum Insonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Tengah mengkritisi upaya pemerinyah provinsi setempat dalam menurunkan angka kemiskinan yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng 2018-2023.
"Ada beberapa catatan dari kami terkait dengan upaya penurunan angka kemiskinan yang menjadi isu strategis Pemprov Jateng selama lima tahun kedepan," kata Koordinator Fitra Jateng Mayadina di Semarang, Jumat.
Beberapa catatan dari Fitra Jateng itu antara lain terkait dengan satgas kemiskinan yang tidak dijelaskan secara mendetail ada di tingkat mana, pertanggungjawabannya kepada siapa, dan seperti apa bentuk koordinasi dengan Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jawa Tengah.
Kemudian, peran TKPKD di kabupaten/kota perlu dioptimalkan sehingga berimplikasi pada percepatan penanggulangan kemiskinan di Jateng, serta tata kelola data mengenai kemiskinan yang dinilai masih amburadul, padahal data menjadi salah satu faktor penting keberhasilan penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, Fitra Jateng menyebut kebijakan pendidikan SMA/SMK murah tidak tergambar jelas pada gambaran umum draf RPJMD, kebutuhan pengentasan pengangguran yidak diurai melalui pendidikan, dan peninjauan kembali program rumah sederhana layak huni.
Menurut dia, program-program yang dimasukkan dalam RPJMD juga tidak terlihat secara gamblang seperti apa dan sasarannya siapa saja sehingga memunculkan kekhawatiran tidak efektif dalam penurunan angka kemiskinan.
"Butuh usaha yang lebih guna mencapai penurunan kemiskinan di atas 0,8 persen per tahunnya," ujarnya.
Sementara itu, jumlah warga miskin di Provinsi Jawa Tengah berkurang sebanyak 300.290 jiwa pada periode September 2017 hingga Maret 2018.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diunduh dari situs bps.go.id, penurunan jumlah warga miskin di Provinsi Jateng tersebut merupakan penurunan yang terbanyak di Indonesia.
Per Maret 2018 jumlah warga miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 633.000 jiwa menjadi 25,95 juta dari kondisi September 2017 yang tercatat 26,58 juta.
Dari 633.000 jiwa tersebut, sebagian besar dicatatkan Provinsi Jateng dengan jumlah 300.290 jiwa atau menurun dari 12,23 persen menjadi 11,32 persen, sedangkan persentase penurunan angka kemiskinan secara nasional 9,82 persen.
Dibandingkan dua provinsi lain yang berpenduduk padat, Provinsi Jateng paling unggul karena penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 158.620 orang, sedangkan di Provinsi Jawa Timur 72.680 orang.
