Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, Fitra mengungkapkan jumlah anggaran yang didapatnya dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR RI tersebut terdiri dari lima alokasi anggaran untuk pembangunan yang berbeda.
Fitra memaparkan anggaran tidak wajar tersebut antara lain pembangunan gedung DPR senilai Rp480,1 miliar, Manajemen Konstruksi Pembangunan gedung dan Poliklinik Rp10 miliar, Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Alun-Alun Demokrasi Rp68,7 miliar, Perencanaan Konstruksi Pembangunan Alun-alun Demokrasi Rp9,1 miliar, dan Manajemen Konstukri pembangunan Alun Alun Demokrasi Rp 1,7 miliar.
Fitra menyebut alokasi anggaran pembangunan gedung baru DPR tersebut akan terus bertambah di tahun berikutnya dengan mekanisme anggaran secara "multiyear" hingga 2015.
Selain itu, Fitra juga menyebutkan hingga saat ini belum ada dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainya terkait proyek gedung baru DPR.
Fitra juga menemukan anggaran untuk Rumah Jabatan Anggota (RJA) sebanyak 556 rumah yang terletak di Ulujami dan Kalibata.
Setiap rumah memiliki tipe yang seragam baik design dan ukuran bangunannya, yang terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, satu kamar utama, tiga kamar tidur anak, empat kamar mandi, satu kamar pembantu dan satu ruang kerja.
Anggaran untuk RJA Kalibata mencapai Rp26,3 miliar dan RJA Ulujami sebesar Rp2,7 miliar.
Fitra Ungkap Anggaran Tak Wajar Proyek Gedung Baru DPR Rp570 Miliar
Ilustrasi- Seorang pengujung mengamati maket gedung baru DPR di gedung pendaftaran pra kualifikasi pembangunan gedung DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/3). Pendaftaran proyek senilai Rp1.137.656.000.000 dengan sumber pendanaan APBN
