Semarang (Antaranews Jateng) - Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengawal pelaksanaan berbagai proyek yang anggarannya berasal dari negara dengan nilai Rp5,8 triliun.
"Ada 32 instansi yang mengajukan pengawalan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh negara ini," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sadiman di Semarang, Jumat.
Sadiman menjelaskan bahwa pendampingan itu bisa berupa pendapat hukum terhadap pelaksanaan proyek.
Meski demikian, lanjut dia, kejaksaan juga tidak akan berdiam diri jika ditemukan adanya penyimpangan.
"Pendampingan ini bertujuan agar pejabat daerah tidak takut atau ragu dalam melaksanakan kegiatan," katanya.
Sebanyak 32 instansi yang meminta pendampingan tersebut, kata dia, baru yang tercatat pada periode Januari hingga Juli 2018.
Ia memperkirakan masih akan ada lagi lembaga yang meminta pendampingan dalam melaksanakan kegiatan yang anggarannya berasal dari negara, termasuk pengawalan oleh TP4D pada kejaksaan di tingkat kabupaten/kota.
Kejati Jateng kawal puluhan proyek senilai Rp5,8 triliun
Ilustrasi - Sejumlah pekerja tengah mengerjakan pembangunan pusat perdagangan atau "trade center" senilai Rp12,46 miliar yang dibangun di kompleks Terminal Induk Jati Kudus, Kamis (19/10). Kehadiran Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam rangka mengawal pembangunan agar terlaksana sesuai rencana. (Foto: ANTARAJATENG.COM/ )
