Semarang, ANTARA JATENG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperkuat penegakan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan melalui penandatanganan nota kesepahaman "Center of Excellence".
Penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana berlangsung di Ruang Rapat Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Jumat.
Kepala BPKP Ardan Adiperdana menjelaskan bahwa "Center of Excellence" bertujuan mempercepat pengembangan dan penyebaran cara paling efisien proses akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang ditempuh melalui riset, pengembangan metodologi, serta bentuk diseminasi lainnya.
"Ini melibatkan BPKP, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dengan dukungan Asian Development Bank melalui program `State Accountability Revitalization`," katanya.
Program tersebut bertujuan memperkuat akuntabilitas melalui pengembangan sumber daya manusia, penguatan sistem, diklat serta perbaikan sistem akuntabilitas dan pengawasan.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyambut baik penandatanganan nota kesepahamanan untuk menegakkan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan.
Ganjar menerangkan, upaya yang dilakukan Pemprov Jateng untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah dengan membangun Komite Integritas dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Karena komitmen itu, Pemprov Jateng bahkan memperoleh predikat dari KPK sebagai pengendalian gratifikasi terbaik," katanya.
Berita Terkait
Pelimpahan kasus korupsi KONI Kudus tunggu audit BPKP
Jumat, 29 Maret 2024 15:54 Wib
Dugaan korupsi di UNS, Kejati Jateng tunggu hasil audit investigasi BPKP
Rabu, 28 Februari 2024 12:48 Wib
Kejari Kudus geledah kantor KONI terkait kasus dana hibah
Kamis, 2 November 2023 16:11 Wib
Kejari Kudus gandeng BPKP hitung kerugian negara kasus KONI
Kamis, 19 Oktober 2023 16:52 Wib
BPKP selamatkan uang negara ratusan triliun rupiah selama tiga tahun terakhir
Rabu, 17 Mei 2023 19:11 Wib
Sinergi BPKP dan media dinilai penting di era transparansi
Kamis, 26 Januari 2023 9:22 Wib
Jokowi akui akurasi data pemerintah masih rendah
Kamis, 27 Mei 2021 12:51 Wib
Ganjar: Pemda harus hati-hati rencanakan pembangunan
Jumat, 26 Maret 2021 20:52 Wib