Jakarta, ANTARA JATENG - Komisi III DPR menjadwalkan ulang Rapat Dengar
Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya
direncanakan pada Rabu (6/9) namun batal karena pimpinan KPK tidak bisa
hadir.
"Jadi kalau hari ini Pimpinan KPK tidak bisa hadir, besok (Kamis,
7/9) kami undang lagi pukul 10.00 WIB. Rapat hari ini kami buka sesuai
ketentuan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dan diskors hingga besok,"
kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Ruang Rapat Komisi III
DPR, Jakarta, Rabu.
Bambang Soesatyo mengatakan RDP dengan KPK akan membahas banyak hal
misalnya terkait anggaran lembaga tersebut karena sudah masuk pembahasan
anggaran tahun 2018.
Menurut dia, pembahasan anggaran di tingkat Komisi harus segera
dilakukan karena pekan depan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR
untuk diambil keputusan.
"Karena itu kalau pimpinan KPK tidak hadir, bukan salah kami namun
dapat dipahami kalau mereka ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan,"
ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan bagaimana Komisi III DPR
membahas anggaran KPK kalau belum mengevaluasi kinerja lembaga tersebut
dan untuk memaparkan kinerja harus disampaikan Pimpinan KPK.
Dia mencontohkan berapa persen penyerapan anggaran KPK di tahun 2017
dan itu harus dijelaskan pimpinan KPK, tidak bisa diwakilkan oleh
sekjen ataupun direktur.
"Biasanya dalam pembahasan anggaran di Komisi III DPR tidak ada yang
diwakilkan yang lain, harus pimpinan kecuali kalau pembahasan dua dan
tiga yang lebih rinci dan teknis bisa melalui sekjen," katanya.
Selain itu menurut dia, RDP dengan KPK itu juga terkait banyak hal
misalnya pertanyaan yang berkembang di Panitia Khusus Hak Angket dan
belum terkonfirmasi oleh Pimpinan KPK.
Dia juga mengatakan pimpinan KPK harus mengonfirmasi pernyataan
Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman terkait
adanya komisioner ke-6 dan ketua bayangan di lembaga antikorupsi
tersebut.
"Dan tidak menutup kemungkinan juga kita meminta pimpinan KPK menghadirkan pihak yang dituding Aris Budiman," ujarnya.
Berita Terkait
Anggota DPR ingatkan perusahaan bayar THR sesuai imbauan pemerintah
Rabu, 3 April 2024 14:48 Wib
Gandeng KPK, Pemkot Semarang cegah korupsi
Jumat, 29 Maret 2024 7:58 Wib
Komisi IX minta giatkan edukasi kesehatan publik atasi DBD
Selasa, 26 Maret 2024 11:34 Wib
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 15:33 Wib
Komisi X DPR RI jadikan Solo sebagai model penggunaan bahasa daerah
Kamis, 21 Maret 2024 17:03 Wib
PSI ungguli partai senior di Semarang, KPU tunggu arahan pusat
Kamis, 7 Maret 2024 5:24 Wib
Anggota DPR RI usulkan pembentukan kementerian khusus terkait makan siang gratis
Rabu, 6 Maret 2024 15:04 Wib
Guru Besar FH UNS dilantik menjadi Ketua Komisi Kejaksaan RI
Jumat, 23 Februari 2024 16:35 Wib