"Saya tidak bisa menerima kalau ini (wacana akuisisi BTN) dianggap belum ada kajiannya," kata Dahlan, usai memimpin Rapim Kementerian BUMN, di Gedung Garuda Maintenance Facilities (GMF), Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta, Kamis.
Menurut Dahlan, kajiannya sudah sesuai dengan prosedur bahkan melibatkan konsultan berkelas dunia.
"Tapi kalaupun dibatalkan tidak apa-apa. Saya harus menerima dan tunduk kepada atasan," kata Dahlan.
Sebelumnya dalam dua pekan terakhir, santer diberitakan Bank Mandiri segera mengakuisisi BTN yang akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Mei 2014.
Namun Presiden Susilo Bambang Yudhouono melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta rencana akuisisi tersebut tidak dilanjutkan, karena dinilai tidak tepat karena berpotensi menimbulkan dampak luas menjelang Pemilihan Presiden dan akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.
Untuk itu, Dipo mengaku sudah melayangkan surat kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan termasuk kepada Direktur Utama BTN dan Direktur Utama Mandiri.
Menurut Dahlan, sebagai bawahan dirinya harus tunduk kepada instruksi dari Dipo Alam.
Akan tetapi mantan Dirut PT PLN ini berpendapat, seharusnya Pemerintah dalam tugas harus terus efektif sampai benar-benar akhir masa tugas, jangan dianggap seperti demisioner karena hanya memasuki Pemilu.
"Program-program harus terus berjalan. Yang penting bagus buat masyarakat dan daya saing bangsa ini," tegasnya.
Dahlan menambahkan, pada dasarnya rencana akuisisi BTN oleh Mandiri tersebut BTN tetap eksis dan semakin besar.
"Saya sudah bilang, jangan resah. Kalau mau demo silahkan ke saya. Kalau Dirut tidak sanggup ya saya hadapi," ujar Dahlan.
Melihat peta perjalanan wacana akuisisi yang akhirnya terbentur, ia mengaku sedih apa yang diagendakan hanya untuk menaikkan daya saing Bank BUMN di tingkat regional ASEAN.
"Tapi saya tidak akan mengomentari keputusan Presiden. Masa menteri mengomentari presiden," ujarnya.
