Blora (ANTARA) - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini berpeluang memperoleh tambahan pendapatan hingga Rp1 juta per bulan dari layanan transaksi keuangan masyarakat melalui program Agen Duta Bank Jateng.
Bagian Pemasaran Bank Jateng Cabang Blora, Widyanto Ari, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberdayakan BUMDes sebagai mitra resmi perbankan dalam memperluas akses layanan keuangan di pedesaan.
“Sebagai ilustrasi, jika BUMDes mampu melayani 2.000 transaksi dengan total nilai Rp30 juta dalam sebulan, maka insentif yang diterima bisa mencapai sekitar Rp1.050.000,” ujarnya di Blora, Senin.
Selain itu, BUMDes juga dapat memperoleh tambahan penghasilan dari biaya layanan masyarakat untuk transaksi seperti pembelian pulsa, token listrik, atau pembayaran tagihan rutin lainnya dengan tarif Rp1.000–Rp3.000 per transaksi
Program Agen Duta Bank Jateng memungkinkan BUMDes melayani berbagai kebutuhan keuangan masyarakat, mulai dari setoran pendidikan, pembayaran PLN, PDAM, hingga transfer antarbank. Semua fitur layanan ATM Bank Jateng kini bisa diakses melalui BUMDes yang berperan sebagai agen.
“Melalui kemitraan ini, BUMDes tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga pusat layanan keuangan masyarakat desa,” tambah Widyanto.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdullah Aminudin, menilai program Agen Duta Bank Jateng berpotensi memberikan keuntungan besar bagi BUMDes apabila dijalankan dengan sistem yang terukur dan berbasis teknologi.
“Kalau keuntungannya sekitar 20 persen, dengan omzet harian misalnya Rp150 juta selama 30 hari, maka potensi laba bisa mencapai sekitar Rp4 juta per bulan,” jelasnya dalam forum bersama Jaringan Media Siber Blora (JMSB).
Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan BUMDes.
“Kalau sistemnya sudah siap dan perangkat lunaknya mendukung, semua transaksi bisa dipantau setiap menit, setiap detik. Jadi perkembangan omzet dan keuntungan terlihat secara real time,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan sistem digital memerlukan investasi awal sekitar Rp80 juta hingga Rp120 juta.
“BUMDes perlu memiliki modal tetap untuk menopang operasional berbasis sistem online. Kalau belum memungkinkan, bisa dimulai dengan sistem daring sederhana sambil menunggu pendampingan dari Bank Jateng,” imbuhnya.
Ketua JMSB, Bambang Sartono, menegaskan bahwa forum ini akan menindaklanjuti hasil diskusi dengan menyusun peta skema pembayaran yang realistis dan terukur bagi setiap BUMDes.
“Dengan target dan indikator yang jelas, pemerintah desa, perbankan, dan media bisa memantau capaian secara objektif,” katanya.
Forum bertema “Membidik Potensi Bisnis BUMDes: Penguatan Regulasi, Akses Modal, dan Kemitraan Pasar” ini digelar di Blora, sebagai bagian dari upaya memperkuat model bisnis BUMDes dan memperluas akses pembiayaan serta pasar di tingkat desa.
