Sekda: APN 2024 tingkatkan kapasitas tata kelola Pemkot Magelang

Magelang (ANTARA) - Perolehan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2024 memberikan motivasi untuk peningkatan kapasitas tata kelola Pemerintahan Kota Magelang dalam upaya percepatan reformasi birokrasi menjadi birokrasi kelas dunia, kata Sekretaris Daerah Kota Magelang Hamzah Kholifi.

"Dari penghargaan yang diterima ini, jelas membuktikan bahwa Pemkot Magelang mampu membuktikan tata kelola birokrasi yang terbaik," katanya dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Sabtu.

Kota Magelang dinobatkan sebagai pemerintah daerah dengan kinerja dan governansi baik tingkat kota untuk kategori umum pada kegiatan Anugerah Pandu Negeri (APN) Tahun 2024. Penghargaan ini merupakan apresiasi bergengsi dari Indonesian Institute for Public Governance (IIPG).

Sekda Kota Magelang Hamzah Kholifi menerima piagam penghargaan tersebut dari Direktur Pelaksana IIPG Irham Dilmy pada puncak APN 2024 di salah satu hotel di Jakarta, Kamis (5/9). 

Kegiatan itu, antara lain dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Wakil Presiden periode 2009-2014 sekaligus Ketua Dewan Penasihat IIPG Boediono, Menkominfo 2009-2014 selaku Ketua Umum IIPG Rudiantara, dan 91 kepala daerah/perwakilan pemerintah daerah penerima APN tahun ini.

Ia menjelaskan capaian pemkot itu selaras dengan predikat Indeks Reformasi Birokrasi Kota Magelang yang nilai A (84,85) sebagai predikat memuaskan dari Kemenpan RB RI di mana Kota Magelang rangking pertama  di Jawa Tengah.

"APN dan Indeks RB ini, tentunya punya korelasi terhadap dampak langsung terhadap tata kelola pelayanan publik dan pencapaian indikator kinerja dari mulai indikator kinerja tujuan, sasaran, program, sehingga diharapkan akan memacu lebih baik lagi di tahun mendatang," katanya.

Ketua Umum IIPG Rudiantara mengatakan terdapat tim independen melakukan "check and balances", hingga pengecekan ulang untuk memastikan hasil penilaian sesuai dengan lima prinsip good governance, yakni transparansi, independen, bertanggung jawab, akuntabel, dan adil.

Ia mengatakan penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota yang dianggap mempunyai prestasi juara pertama bidang kinerja pemerintahan daerah.

"Kedua, dari aspek governansi atau dulu namanya tata kelola," ujarnya.

Dalam konteks governansi pemerintahan, katanya, peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan.

Oleh sebab itu, katanya, sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan untuk meningkatkan governansi pemerintahan.

Ketua Dewan Penasihat IIPG Boediono menyampaikan apresiasi kepada 91 pemda penerima penghargaan APN 2024.

Dia mengingatkan IIPG terus bersemangat dalam mendorong daerah mempraktikkan tata kelola atau governansi yang baik, terutama pada era demokrasi Indonesia saat ini.