Kudus (ANTARA) - Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie menginstruksikan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus untuk segera menjalankan proyek kegiatan yang direncanakan untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
"Instruksi tersebut sudah kami sampaikan kepada semua OPD, agar program kegiatan yang direncanakan untuk segera dilaksanakan," kata Hasan Chabibie ditemui usai rapat paripurna DPRD Kudus dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi di ruang rapat DPRD Kudus, Jumat.
Dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran, kata dia, pihaknya juga membentuk tim percepatan belanja daerah sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.
Selain itu, kata dia, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan dan upaya penyelesaiannya.
Terkait dengan temuan BPK terhadap beberapa OPD yang merekomendasikan untuk pengembalian keuangan negara, kata Chabibie, tentunya harus menjadi pembelajaran dan tidak perlu dijadikan dalam menjalankan proyek kegiatan yang direncanakan.
Menurut dia, temuan BPK tersebut seharusnya menjadi pembelajaran semua pihak, supaya permasalahan yang terjadi bisa diperbaiki dan semakin baik.
Apalagi, kata dia, BPK memang menjalankan fungsi audit anggaran, sehingga harus dihormati karena merupakan lembaga negara yang ditugaskan.
"Semua OPD juga kami instruksikan untuk menjalankan program sesuai perencanaan dan tidak mengulangi kesalahan," ujarnya.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah ketika ditanya soal realisasi penyerapan APBD 2024 hingga akhir Juni mengakui masih dalam proses penghitungan karena masih ada sisa waktu beberapa hari.
Namun, berdasarkan data penyerapan APBD 2024 di semua OPD di Kabupaten Kudus hingga 28 Mei 2024 tercatat nilainya baru mencapai Rp517,8 miliar atau 22 persen dari total anggaran Rp2,31 triliun.
Penyerapan anggaran tersebut memang belum bisa dijadikan tolok ukur bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kudus belum berjalan, karena realisasi keuangan bukanlah realisasi fisik kegiatan sehingga harus menunggu hingga akhir tahun guna memastikan optimalisasi penyerapan anggarannya.
