Pelantikan pejabat kuatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Magelang

Magelang (ANTARA) - Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menjelaskan pelantikan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan pemkot setempat memperkuat Indeks Reformasi Birokrasi Kota Magelang yang sudah dinilai A atau memuaskan oleh pemerintah pusat.

"Ini merupakan penyegaran, Indeks Reformasi Birokrasi kita sudah A, mudah-mudahan bisa menguatkan. Kita kejar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), di mana semua mengarah ke arah pembangunan yang tematik," katanya dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Rabu.

Sebanyak tiga pejabat pimpinan tinggi pratama Pemkot Magelang menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dengan dipimpin Wali Kota Nur Aziz di Pendopo Pengabdian, Kompleks Rumah Dinas Wali Kota Magelang, Selasa (20/2).

Mereka, yakni Khudhoifah sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Wali Kota Magelang (Eselon II.b). Sebelumnya, ia menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang.

Selain itu, Susilowati sebagai Kepala DPMPTSP Kota Magelang (Eselon II.b). Sebelumnya, ia menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang. 

Selain itu, Anita Diah Lestari sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Magelang (Eselon II.b). Sebelumnya dia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kota Magelang.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Nur Aziz melantik dan mengambil sumpah atau janji empat pejabat administrator dan 11 kepala sekolah.

Ia menjelaskan tentang pembangunan tematik yang terkait dengan pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, dan anak tidak sekolah.

Hinga saat ini, sejumlah organisasi perangkat daerah lingkup pemkot setempat masih dipimpin pejabat dengan status pelaksana tugas, antara lain BPKAD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Magelang.

"Disdukcapil masih kosong karena masih proses. Prosesnya harus sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Insyaallah tahun ini kita selesaikan," katanya.