BI: Toko Pandawa Kita direplikasi di delapan daerah tekan inflasi
Semarang (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyebutkan model bisnis Kios Pangan Aman Tersedia Untuk Warga Kita (Pandawa Kita) di Kota Semarang akan direplikasi di delapan kabupaten/kota sebagai upaya mengendalikan inflasi.
"Di Kota Semarang kan baru diresmikan Kios Pandawa Kita yang ada di Pasar Kanjengan. Model bisnisnya memotong rantai distribusi," kata Kepala Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra, dalam pernyataan di Semarang, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa saat ini ada sembilan kota/kabupaten yang dijadikan acuan inflasi, yakni Kabupaten Cilacap, Purwokerto, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Tegal, kemudian ditambah tiga, yakni Kabupaten Wonogiri, Wonosobo, dan Rembang.
Menurut dia, keberlangsungan Kios Pandawa Kita di Semarang sejauh ini ternyata mampu mengendalikan inflasi di wilayah tersebut, khususnya beras yang selama ini komoditas penyebab inflasi terbesar.
"Perlu diketahui, inflasi beras di Jateng akibat pertanian kita pakai sistem kontrak, dan terutama yang kontrak adalah perusahaan-perusahaan di kota besar, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur," katanya.
Untuk itu, hasil panen sektor pertanian di Jateng langsung ditarik ke tiga wilayah tersebut, sementara orang-orang di Jateng kemudian membeli beras dari tiga wilayah itu sehingga prosesnya panjang.
"Untuk menyikapinya, kami coba memotong jalur tersebut dengan cara membeli langsung pada gapoktan (gabungan kelompok tani). Gapoktannya tentu BI maupun pemerintah kabupaten/kota membinanya atau gapoktan binaan," katanya.
Konsep bisnis itu, kata dia, selama ini sudah diterapkan Kios Pandawa Kita di Semarang yang membeli komoditas dari badan usaha milik petani (BUMP) atau gapoktan di Kabupaten Semarang, sedangkan kiosnya milik Dinas Perdagangan Kota Semarang.
"Dengan keberhasilan Kota Semarang dengan Kios Pandawa Kita, Pelaksana Gubernur Jateng mengeluarkan instruksi pada delapan kota yang dihitung inflasinya untuk meratisipasi model bisnis ini," katanya.
Dengan semakin banyak kios yang menerapkan konsep bisnis seperti Kios Pandawa Kita nantinya komoditas pertanian bisa dibeli dari seluruh gapoktan yang tersebar di wilayah Jateng.
"Jadi, belinya tidak ke pengepul. Beli ke gapoktan sehingga harga bisa lebih rendah. Keuntungan distribusi di tiga titik semula bisa dibagi dua keuntungannya, yakni buat petani maupun Kios Pandawa Kita," katanya.
Artinya, kata dia, masyarakat bisa mendapatkan komoditas strategis, khususnya beras dengan harga lebih rendah dan terjangkau, sedangkan para petani maupun BUMP tetap memiliki keuntungan.
"Kami memang pengennya tidak ingin ada lagi operasi pasar, apalagi pasar murah. Karena sifatnya sementara dan hanya memadamkan kebakaran. Makanya, direplikasi (Kios Pandawa Kita), model bisnisnya sama, tapi kalau namanya terserah," kata Rahmat.
Kios Pandawa Kita yang diresmikan pada 15 November 2023 merupakan hasil sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Semarang dengan Kantor Perwakilan BI Jateng sebagai salah satu langkah menstabilkan harga pangan.
Baca juga: Bulog Banyumas optimalkan kegiatan SPHP kendalikan harga beras
"Di Kota Semarang kan baru diresmikan Kios Pandawa Kita yang ada di Pasar Kanjengan. Model bisnisnya memotong rantai distribusi," kata Kepala Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra, dalam pernyataan di Semarang, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa saat ini ada sembilan kota/kabupaten yang dijadikan acuan inflasi, yakni Kabupaten Cilacap, Purwokerto, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Tegal, kemudian ditambah tiga, yakni Kabupaten Wonogiri, Wonosobo, dan Rembang.
Menurut dia, keberlangsungan Kios Pandawa Kita di Semarang sejauh ini ternyata mampu mengendalikan inflasi di wilayah tersebut, khususnya beras yang selama ini komoditas penyebab inflasi terbesar.
"Perlu diketahui, inflasi beras di Jateng akibat pertanian kita pakai sistem kontrak, dan terutama yang kontrak adalah perusahaan-perusahaan di kota besar, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur," katanya.
Untuk itu, hasil panen sektor pertanian di Jateng langsung ditarik ke tiga wilayah tersebut, sementara orang-orang di Jateng kemudian membeli beras dari tiga wilayah itu sehingga prosesnya panjang.
"Untuk menyikapinya, kami coba memotong jalur tersebut dengan cara membeli langsung pada gapoktan (gabungan kelompok tani). Gapoktannya tentu BI maupun pemerintah kabupaten/kota membinanya atau gapoktan binaan," katanya.
Konsep bisnis itu, kata dia, selama ini sudah diterapkan Kios Pandawa Kita di Semarang yang membeli komoditas dari badan usaha milik petani (BUMP) atau gapoktan di Kabupaten Semarang, sedangkan kiosnya milik Dinas Perdagangan Kota Semarang.
"Dengan keberhasilan Kota Semarang dengan Kios Pandawa Kita, Pelaksana Gubernur Jateng mengeluarkan instruksi pada delapan kota yang dihitung inflasinya untuk meratisipasi model bisnis ini," katanya.
Dengan semakin banyak kios yang menerapkan konsep bisnis seperti Kios Pandawa Kita nantinya komoditas pertanian bisa dibeli dari seluruh gapoktan yang tersebar di wilayah Jateng.
"Jadi, belinya tidak ke pengepul. Beli ke gapoktan sehingga harga bisa lebih rendah. Keuntungan distribusi di tiga titik semula bisa dibagi dua keuntungannya, yakni buat petani maupun Kios Pandawa Kita," katanya.
Artinya, kata dia, masyarakat bisa mendapatkan komoditas strategis, khususnya beras dengan harga lebih rendah dan terjangkau, sedangkan para petani maupun BUMP tetap memiliki keuntungan.
"Kami memang pengennya tidak ingin ada lagi operasi pasar, apalagi pasar murah. Karena sifatnya sementara dan hanya memadamkan kebakaran. Makanya, direplikasi (Kios Pandawa Kita), model bisnisnya sama, tapi kalau namanya terserah," kata Rahmat.
Kios Pandawa Kita yang diresmikan pada 15 November 2023 merupakan hasil sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Semarang dengan Kantor Perwakilan BI Jateng sebagai salah satu langkah menstabilkan harga pangan.
Baca juga: Bulog Banyumas optimalkan kegiatan SPHP kendalikan harga beras