Kudus (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus, Jawa Tengah, mencatat realisasi belanja kementerian dan lembaga di wilayah kerjanya hingga 30 November 2023 mencapai Rp1,09 triliun atau 81,26 persen dari pagu.
"Sementara pagu anggaran untuk satuan kerja kementerian dan lembaga (K/L) di wilayah kerja kami meliputi Kabupaten Kudus, Jepara dan Demak sebesar Rp1,35 triliun," kata Kepala KPPN Kudus Muhammad Agus Lukman Hakim di Kudus, Sabtu.
Jenis belanja satuan kerja kementerian/lembaga di eks-Keresidenan Pati tersebut, kata dia, terbagi dalam empat anggaran, yakni belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan sosial.
Adapun rinciannya, untuk pagu belanja pegawai sebesar Rp705 miliar, belanja barang sebesar Rp480,54 miliar, belanja modal sebesar Rp152,68 miliar dan belanja bantuan sosial sebesar Rp14,2 miliar.
Dari total realisasi Rp1,09 triliun tersebut, meliputi belanja pegawai sebesar Rp609,67 miliar atau 86,48 persen, belanja barang sebesar Rp384,55 miliar atau 80,02 persen, belanja modal sebesar Rp92,36 miliar atau 60,49 miliar, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp12,34 miliar atau 86,92 persen.
"Dibandingkan periode yang sama tahun 2022, kinerja realisasi belanja K/L sampai dengan November 2023 meningkat sebesar 13,32 persen," ujarnya.
Ia mengungkapkan pos belanja yang mengalami peningkatan kinerja tertinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni belanja barang sebesar 44,70 persen, belanja pegawai meningkat sebesar 1,73 persen, dan belanja bantuan sosial meningkat sebesar 16,48 persen. Namun, terdapat pos belanja mengalami penurunan seperti belanja modal sebesar 1,79 persen.
Alokasi dana pada 10 kementerian/lembaga terbesar mencapai Rp1,3 triliun atau 97,03 persen dari alokasi belanja K/L keseluruhan, dengan realisasi mencapai Rp1,07 triliun dan memberikan kontribusi terhadap realisasi belanja K/L keseluruhan sebesar 97,03 persen.
Sementara realisasi penyerapan tertinggi, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 93,3 persen, Kementerian Perhubungan sebesar 89,46 persen, Kementerian Hukum dan HAM sebesar 88,26 persen, disusul Mahkamah Agung sebesar 88,37 persen dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebesar 86,24 persen.
Kemudian untuk Kepolisian sebesar 82,08 persen, KPU sebesar 79,43 persen, Kementerian Agama sebesar 79,91 persen, Kementerian Keuangan sebesar 78,86 persen, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 70,94 persen.
Baca juga: Kudus raih dua kategori penghargaan di Anugerah Meritokrasi 2023
Berita Terkait
Pemkab Batang sebut target PAD Rp3,7 miliar optimistis terlampaui
Minggu, 14 April 2024 18:29 Wib
Penerimaan pajak daerah Kudus capai Rp25,66 miliar periode Januari - Februari 2024
Selasa, 26 Maret 2024 11:17 Wib
Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2023 capai Rp637,8 miliar
Rabu, 28 Februari 2024 8:20 Wib
Pemprov Jateng minta percepatan realisasi Pelabuhan Kendal
Rabu, 21 Februari 2024 8:15 Wib
Penanaman modal asing di Purbalingga tahun 2023 capai Rp149,98 miliar
Jumat, 16 Februari 2024 16:00 Wib
Realisasi investasi di Banyumas tahun 2023 capai Rp1,99 triliun
Kamis, 15 Februari 2024 13:37 Wib
Realisasi penerimaan PBB-P2 Pemkot Pekalongan Rp16,26 miliar
Kamis, 8 Februari 2024 7:01 Wib
Realisasi investasi di Batang Rp6,17 triliun pada 2023
Rabu, 7 Februari 2024 5:20 Wib