Beberapa layanan di BI Purwokerto dihentikan sementara antisipasi COVID-19

Purwokerto (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto menghentikan sementara beberapa layanan publik sebagai antisipasi penyebaran virus Corona atau COVID-19, kata Kepala KPw BI Purwokerto Samsun Hadi.

"Mencermati perkembangan terkini penyebaran COVID-19, KPw BI Purwokerto menempuh langkah-langkah kolektif untuk melakukan pemantauan, asesmen, dan mitigasi implikasi penyebaran COVID-19," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Ia mengatakan KPw BI Purwokerto berkomitmen tetap menyelenggarakan tugas dan layanan publik untuk memastikan terjaganya stabilitas moneter, stabilitas keuangan, terselenggaranya layanan sistem pembayaran yang aman, lancar, andal, dan efisien serta memastikan ketersediaan uang rupiah di masyarakat.

Terkait pelaksanaan tugas dan layanan publik tersebut, kata dia, KPw BI Purwokerto menerapkan aspek K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) dari sisi pegawai Bank Indonesia, maupun masyarakat atau para pihak yang berinteraksi dengan Bank Indonesia serta menerapkan imbauan pemerintah untuk menjaga jarak interaksi sosial (social distancing).

Baca juga: 1.492 sekolah di Boyolali akhirnya diliburkan cegah COVID-19

Dalam menjaga keberlangsungan tugas dan sekaligus mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19, lanjut dia, KPw BI Purwokerto menetapkan beberapa hal di antaranya mekanisme bekerja dari rumah (work from home) yang dilakukan bergantian agar operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"Sehubungan dengan keberlangsungan tugas di KPw BI Purwokerto, layanan yang tetap beroperasi normal, antara lain Layanan BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), serta Layanan penarikan dan penyetoran uang rupiah dari perbankan atau PJPUR (Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah)," katanya

Akan tetapi, kata dia, layanan yang banyak melibatkan interaksi individu atau sosial untuk sementara waktu ditiadakan atau ditutup terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020.

Ia mengatakan layanan yang dihentikan sementara, yakni layanan sistem pembayaran tunai yang mencakup kas keliling di dalam kota maupun luar kota dan penukaran uang rusak dan klarifikasi uang palsu oleh masyarakat maupun perbankan, serta layanan publik seperti kunjungan publik ke Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto.

"Selain itu, KPw BI Purwokerto menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa uang rupiah yang didistribusikan kepada masyarakat adalah uang rupiah yang telah melalui proses pengolahan khusus guna meminimalisasi penyebaran COVID-19," katanya.

Samsun mengatakan langkah-langkah tersebut berupa melakukan pengkondisian terhadap setoran uang yang diterima dari perbankan atau PJPUR berupa karantina selama 14 hari dan dilanjutkan dengan proses penyemprotan disinfektan sebelum dilakukan pengolahan dan didistribusikan kembali kepada masyarakat.

Selain itu, kata dia, memperkuat higienitas dari sumber daya manusia (SDM) dan perangkat yang digunakan dalam pengolahan uang rupiah serta melakukan koordinasi dengan perbankan/PJPUR untuk menerapkan langkah-langkah dalam pengolahan uang rupiah dengan memerhatikan aspek K3 dari sisi SDM maupun perangkat pengolahan uang rupiah.

"Terkait dengan upaya untuk tetap menjaga ekspektasi positif masyarakat atas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, KPw BI Purwokerto melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian berbagai komoditas pangan secara bijak, wajar, dan tidak panik, sebab pemerintah menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok dan bahan pangan," katanya.

Ia mengimbau distributor kebutuhan pokok dan bahan pangan serta pelaku usaha di pasar tradisional dan pasar ritel modern untuk tetap melayani masyarakan dengan baik dengan menyediakan persediaan yang cukup dan sesuai kebutuhan termasuk dengan menetapkan harga secara wajar.

"Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mencermati dan memantau perkembangan penyebaran COVID-19 termasuk implikasinya terhadap perekonomian daerah," katanya.

Baca juga: Pasien positif COVID-19 di Jateng yang meninggal bertambah, jadi tiga orang
Baca juga: 106 peziarah Batang pulang dari Bali dicek kesehatannya