Kudus (ANTARA) - Permasalahan soal ketersediaan pupuk di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dinilai bakal teratasi ketika semua petani memiliki kartu tani dan memanfaatkannya untuk bertransaksi membeli pupuk bersubsidi, kata Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Imam Prayitno.
"Kami optimis ketika semua petani di Kabupaten Kudus sudah memakai kartu tani dalam membeli pupuk bersubsidi, tidak ada lagi istilah pupuk langka," ujarnya di Kudus, Selasa.
Menurut dia, kartu tani tersebut sebagai solusi untuk mengontrol ketersediaan pupuk di masing-masing desa.
Baca juga: Petani didorong manfaatkan kartu tani saat beli beli pupuk
Ketika ada kios pupuk lengkap (KPL) yang menyebutkan kehabisan stok pupuk bersubsidi, petani tidak perlu khawatir sepanjang alokasi pupuk yang terdapat di kartu tani masih tersedia dan belum diambil, tentunya tidak perlu khawatir.
Untuk itulah, ia berharap semua petani di Kabupaten Kudus bisa menggunakan kartu tani karena sangat bermanfaat untuk mengatasi soal kelangkaan pupuk.
Ia mencatat ada salah satu KPL di Kudus yang sudah kehabisan stok pupuk bersubsidi, lantaran sudah terlebih dahulu mengambil stok pupuknya sebelum para petani membutuhkan.
Baca juga: Kementerian Pertanian nobatkan Kartu Tani Jateng program terbaik nasional
"Jika terbukti ada pengecer pupuk yang nakal, tentunya akan direkomendasikan untuk dicabut izinnya," ujarnya.
Terkait ketersediaan pupuk bersubsidi pasa masa tanam pertama ini, tidak ada permasalahan.
Pertengahan Desember 2019, DPRD Kudus melakukan pemantauan langsung di lapangan dengan mendatangi kios pupuk lengkap sebagai pengecer pupuk bersubsidi serta distributor yang berada di wilayah Kecamatan Undaan, guna memastikan ketersediaan pasokannya.
Sebelumnya, DPRD Kudus mendapatkan laporan bahwa pupuk bersubsidi mengalami keterlambatan menyusul petani saat ini tengah membutuhkan karena sudah memasuki musim tanam.
Baca juga: Pemkab Purbalingga pastikan penerapan Kartu Tani berjalan lancar
Kenyataan di lapangan, DPRD Kudus menemukan pasokan yang diterima beberapa pengecer di Kecamatan Undaan belum lancar, terutama pupuk jenis Phonska dan SP 36.
Ketua DPRD Kudus Masan menilai model penyalurannya perlu ada perbaikan sehingga ketika terjadi keterlambatan bisa langsung diketahui.
Sementara pemberlakuan kartu tani hingga sekarang juga belum berjalan sempurna karena masih banyak petani yang belum familiar dengan model penyaluran pupuk terbaru tersebut.
Adapun alokasi pupuk bersubsidi yang diterima Kabupaten Kudus tahun 2019 untuk alokasi pupuk urea sebanyak 7.093 ton, pupuk SP36 sebanyak 1.550 ton, ZA sebanyak 3.523 ton, organik sebanyak 2.300 ton, dan pupuk NPK sebanyak 6.350 ton.
Baca juga: Stok pupuk bersubsidi di Purbalingga mencukupi
Baca juga: Pemkot Magelang intensif edukasi penggunaan Kartu Tani
