Bupati usulkan jalan nasional dikelola pemkab

id Bupati batang, jalan nasional

Bupati usulkan jalan nasional dikelola pemkab

Bupati Batang Wihaji (kanan) didampingi Wakil Bupati Suyono (kiri) berencana melakukan penataan trotoar dan median jalan untuk mempercantik kondisi perkotaan. Selain itu, Bupati Wihaji juga akan mengusulkan untuk mengambil alih pengelolaan jalan nasional. ANTARA/Kutnadi

Semua kendaraan berat, kecuali truk pembawa sembako akan dialihkan ke jalan tol
Batang (ANTARA) - Bupati Batang Wihaji mengusulkan ruas jalan nasional sepanjang 1,8 kilometer mulai dari pintu keluar Tol Kandeman hingga perbatasan Kabupaten Batang-Kota Pekalongan dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

"Kami sudah usulkan ke Pemprov Jawa Tengah, tinggal menunggu koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) apakah bisa direalisasikan atau tidak," katanya saat kegiatan peninjauan pertokoan dan rumah kumuh di sepanjang Jalan Sudirman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu.

Ia mengatakan jika pemerintah menyetujui permintaan pengelolaan jalan dialihkan kepada Pemkab Batang maka pada tahun depan akan dilakukan penataan kota di sepanjang Jalan Sudirman seperti median jalan, trotoar taman pemisah jalan.

Nanti, kata dia, kendaraan berat seperti truk gandeng, trailer, kecuali truk membawa sembako dilarang melalui jalan nasional tersebut.

"Semua kendaraan berat, kecuali truk pembawa sembako akan dialihkan ke jalan tol. Kami memiliki tujuan untuk menertibkan arus lalu lintas di dalam kota dan meminimalisasi terjadi kecelakaan," katanya.

Baca juga: Bupati Batang wacanakan kendaraan berat lewat tol

Menurut dia, kebijakan pemkab ambil alih jalan nasional ini bukan menolak dan tanpa alasan tetapi lebih pada keberpihakan membela para pelajar dan pekerja yang melalui jalan tersebut agar lebih nyaman dalam berkendara.

"Sekarang ini, arus lalu lintas di jalan pantura semakin padat. Oleh karena itu, kendaraan besar seperti truk yang memicu kemacetan dan emisi, nanti dilarang melalui jalan pantura Batang," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Ketut Mariadji mengatakan pemkab masih menunggu jawaban dari Kementerian Perhubungan terkait usulan ambil alih jalan nasional dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

"Yang jelas, usulan kebijakan pemkab ini sudah diajukan. Masalah disetujui atau tidak, itu menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan," katanya.*
Baca juga: Jasa Marga kenalkan "rest area" percontohan di Tol Semarang-Batang
Baca juga: Pengelola "rest area" Batang-Pemalang sediakan 61 gerai UMKM
Pewarta :
Editor: Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar