Pekalongan (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, siap berkolaborasi bersama jejaring komunitas setempat untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim seperti rob dan penyiapan program kota pintar.
Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa jejaring komunitas adalah salah satu kekuatan penting masyarakat sipil yang dapat membantu percepatan proses pembangunan daerah.
"Selama ini, kami selalu terbuka untuk bergandengan dengan siapa pun dalam proses pembangunan daerah karena dalam menjalankan fungsinya, pemkot tidak bisa bekerja sendirian tetapi perlu adanya keterlibatan semua pihak, termasuk jejaring komunitas," katanya pada lokakarya bertajuk "Smart Citizen for Pekalongan Smart City".
Ia mengatakan pemkot menyambut baik keberadaan jejaring komunitas yang ada di Kota Pekalongan, apalagi sebagian besar mereka berasal dari generasi milenial yang kreatif, kritis, dan tersambung dengan media sosial, serta teknologi digital.
Jejaring komunitas ini, kata dia, bisa bersama-sama dengan pemkot dalam upaya memajukan daerah, serta ikut menangani berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat seperti rob.
"Pemkot akan sangat senang jika teman-teman komunitas bisa ikut terlibat dalam penanganan rob maupun program kota pintar. Kami berharap komunitas bisa mendukung terbentuknya 'Smart Society' bersamaan dengan 'Smart Goverment' dalam mendorong terwujudnya Pekalongan 'Smart City'," katanya.
Selain wali kota, acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Kota Pekalongan Balqies Diab, Sekda Pekalongan Sri Ruminingsih, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sri Budi Santoso, Head Knowledge Managemen and Learning Lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Inda Loekman, Ketua Tim Penggagas Aplikasi Jakarta "Smart City" Prasetyo Andy W, dan Julia Sondag dari Robert Bosch Stiftung Foundation.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Balqies Diab mengatakan DPRD mengapresiasi adanya pertemuan ini karena bisa menjembatani antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi.
"Saya sangat mendukung. Semuanya harus bergandengan tangan dalam memajukan Kota Pekalongan. Kita menyambut baik jika ada semangat dari masyarakat sipil melalui komunitas untuk terlibat aktif atau berpatisipasi dalam memajukan pembangunan daerah," katanya.
Head Knowledge Managemen and Learning Lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Inda Loekman mengatakan kualitas tata kelola pemerintahan ditentukan oleh empat aktor yaitu kepala daerah dan DPRD, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi atau bisnis.
"Empat aktor ini harus membangun kolaborasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik guna mencapai keberhasilan pembangunan. Di Pekalongan, saat ini untuk aktor masyarakat sipil ada modal sangat bagus," katanya.
