Semarang, ANTARA JATENG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim bahwa realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga saat ini telah mencapai 92 persen.
"92 persen dari RPJMD kita sudah terlaksana, jadi tinggal delapan persen saja yang harus kita dorong selama kurang dari satu tahun kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Heru," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono di Semarang, Selasa.
Ia menyebutkan bahwa beberapa program dalam RPJMD sudah terlaksana dengan baik, khususnya dalam bidang infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pangan.
Menurut Sekda, program-program pembangunan yang berjalan dengan baik di antaranya infrastruktur jalan yang sudah mencapai 87 persen, pertumbuhan ekonomi yang pada triwulan kedua 2017 tumbuh mencapai 5,18 persen atau lebih baik dibandingkan nasional yang tercatat 5,01 persen.
Pada sektor pangan, selama tiga tahun terakhir ini produksi beras di Provinsi Jateng mengalami surplus sebesar 3 juta ton.
"Meski produksi beras surplus, kita tidak boleh terlena karena jumlah penduduk kita semakin bertambah, sedangkan luas sawah tiap tahun juga terus berkurang," ujarnya.
Sekda mengungkapkan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pembangunan di Provinsi Jateng adalah pengentasan kemiskinan karena saat ini angka kemiskinan masih tercatat sebesar 13,01 persen atau sekitar 4,5 juta jiwa warga miskin.
Persentase tersebut juga masih tinggi dari angka kemiskinan nasional sebesar 11 persen.
Menurut Sekda, persoalan kemiskinan di Provinsi Jateng sangat kompleks karena tidak hanya melibatkan satu instansi atau satu sektor saja.
"Setidaknya ada 14 indikator kemiskinan yang harus diselesaikan, termasuk menyangkut Rlrumah tidak layak huni (RTLH) dan pendapatan per kapita masyarakat," katanya.
Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, kata Sekda, Pemprov Jateng sudah melakukan beberapa terobosan, yaitu memberikan bantuan perbaikan RTLH menggunakan berbagai sumber anggaran mulai dari APBD, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga Baznas.
"Selain itu juga menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan pelayanan kemudahan akses modal dan perizinan agar dapat mendorong warga untuk meningkatkan usaha," ujarnya.
