"Kita sudah mulai masuk ke sana (memblokir situs radikal, porno dan perudungan). Kita memiliki panel dari tenaga ahli di bidang masing-masing. Misalkan radikalisme, terorisme, kita ada BNPT, juga ada tokoh agama," kata Rudiantara, di Bandung, Selasa.
Sementara terkait perlindungan anak, kata dia, ada KPAI yang meneliti situs berbau pornografi, radikalisme dan perudungan.
"Kita ajak semuanya karena kalau dari Kemenkominfo kan tidak terlalu banyak, yang tahu kan yang ahli ini," kata dia.
Menurut dia, upaya melibatkan tenaga ahli dalam memerangi situs porno, radikal dan peruduangan tersebut bersifat penanganan di hilir dan saat ini sedang berupaya melakukan penanganan di hulunya.
"Kalau di hilir kita seolah menyembuhkan orang sakit terus, lama-lama kan capek juga. Sekarang kita bergerak ke hulu, yang tadinya di blacklist 780 ribu mulai ke whitelist, kita cari yang bagus-bagus. Kita sudah punya puluhan ribu yang whitelist," kata dia.
Ia berharap dari sekitar 800 ribu situs radikal, porno dan perudungan itu dalam waktu 3 tahun ke depan bisa masuk ke dalam whitelist-nya. "Masa sih lebih banyak blacklist nya daripada whitelist-nya," kata dia.
Berita Terkait
Kemensos gelar Bakti Sosial HKSN Tahun 2024 di Banyumas
Rabu, 18 Desember 2024 15:44 Wib
Kemendagri sedang susun desain besar otonomi daerah
Selasa, 17 Desember 2024 13:53 Wib
Indonesia akan revisi catatan sejarah
Sabtu, 14 Desember 2024 20:17 Wib
Kementerian PU: Progres Jalan Tol Semarang-Demak capai 20 persen
Rabu, 11 Desember 2024 16:42 Wib
Kemen PU: Jembatan Kudus target bisa dikerjakan delapan bulan
Rabu, 11 Desember 2024 16:29 Wib
Semen Gresik borong tujuh penghargaan di ajang inovasi bergengsi
Selasa, 10 Desember 2024 16:54 Wib
Pemkab Kudus salurkan alsintan pada 11 kelompok tani
Minggu, 8 Desember 2024 18:18 Wib
Kementerian PU bangun jembatan senilai Rp28,5 miliar di Kudus
Rabu, 4 Desember 2024 20:21 Wib