Langit yang tertutup, pariwisata yang tersendat: Membaca dampak perang Timur Tengah 2026 terhadap dunia pariwisata

Jumat, 6 Maret 2026 17:00 WIB

Muhammad Yamin, Dosen Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, ANTARA/Dokumentasi Pribadi)l

perang Timur Tengah 2026 mengingatkan kita pada sebuah ironi pahit dalam ekonomi politik global

Purwokerto (ANTARA) - Di kawasan yang seharusnya menjadi persimpangan udara tersibuk di dunia — menghubungkan Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika — kini terdapat sebuah kekosongan besar. CNN menyebutnya “a hole in the sky.”

Sejak serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 dan retaliasi Teheran terhadap pangkalan-pangkalan militer di negara Teluk, ruang udara Timur Tengah praktis lumpuh. Dan bersama lumpuhnya langit itu, industri pariwisata global menerima pukulan yang dampaknya terasa dari Dubai hingga Denpasar.

Mega-hub yang terhenti, dunia yang terputus

Untuk memahami skala kehancuran ini, kita perlu menyadari satu fakta mendasar: Timur Tengah bukan sekadar kawasan konflik — ia adalah jantung konektivitas penerbangan dunia modern. Dubai International Airport (DXB) adalah bandara internasional tersibuk di planet ini.

Bersama Hamad International Airport (DOH) di Doha dan Zayed International Airport (AUH) di Abu Dhabi, ketiganya membentuk jaringan mega-hub yang setiap hari mentransit sekitar 90.000 penumpang hanya dari tiga maskapai utama: Emirates, Qatar Airways, dan Etihad Airways. Angka ini belum termasuk puluhan maskapai internasional lain yang menggunakan koridor udara Timur Tengah sebagai jalan pintas antara belahan bumi Timur dan Barat.

Ketika ruang udara UEA, Qatar, Bahrain, Irak, Kuwait, dan Yordania ditutup secara simultan, efeknya bukan hanya regional — ia bersifat sistemik. Lebih dari 80 persen penerbangan dari dan ke Dubai dibatalkan. Qatar Airways menghentikan seluruh operasinya.

Lebih dari 20.000 wisatawan terlantar di UEA saja, memaksa pemerintah Emirat menanggung seluruh biaya akomodasi penumpang yang terdampar. Inggris menyiapkan skenario evakuasi untuk lebih dari 100.000 warganya di kawasan Teluk. Thailand mengumumkan rencana evakuasi warganya melalui penerbangan militer atau charter.

Di bandara-bandara Eropa dan Asia, ribuan penumpang yang seharusnya transit melalui hub Teluk mendapati papan informasi penerbangan dipenuhi kata “cancelled.” Ini bukan gangguan biasa — ini adalah kelumpuhan infrastruktur mobilitas global, sebuah “skenario mimpi buruk” sebagaimana disebut oleh media penerbangan.

Efek domino: Dari Teluk Persia ke Pantai Kuta

Salah satu kekeliruan umum dalam membaca konflik geopolitik adalah mengasumsikan bahwa dampaknya hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung. Kenyataannya, dalam sistem pariwisata yang saling terhubung, percikan api di Teheran bisa membakar harapan ekonomi di Bali.

Data berbicara lantang. Hingga Senin, 2 Maret 2026, sebanyak 15 penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai dibatalkan — melibatkan rute-rute strategis ke Dubai, Abu Dhabi, dan Doha yang dilayani Emirates, Etihad, dan Qatar Airways. Sebanyak 3.197 calon penumpang keberangkatan terdampak langsung. Wisatawan asing yang tengah berlibur di Bali mendadak kehilangan jalur pulang.

Marlene, turis asal Belanda yang sedang berbulan madu, bercerita kepada media bahwa maskapainya tidak memberikan solusi apa pun selain menyuruhnya mencari penerbangan alternatif yang harganya selangit. Ia merasa “ditinggalkan dalam kegelapan.”

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengidentifikasi pariwisata sebagai salah satu dari tiga sektor yang paling terdampak, bersama pasokan minyak dan logistik. Anggota DPD RI dari Bali, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, bahkan menarik paralel dengan Perang Teluk 1991 yang ketika itu memicu pembatalan massal kunjungan wisatawan ke Bali. Memori kolektif itu kini terulang.

Ekonomi politik penerbangan: Siapa menanggung, siapa menangguk?

Di balik pembatalan penerbangan dan wisatawan yang terlantar, terdapat dimensi ekonomi politik yang perlu dibongkar. Model bisnis hub-and-spoke yang selama dua dekade terakhir menjadikan maskapai Teluk sebagai penguasa penerbangan global kini terbukti memiliki kerentanan struktural yang fatal. Emirates dengan 261 pesawat penumpangnya tidak bisa begitu saja memindahkan operasi ke negara lain — sekadar mencari tempat parkir untuk seluruh armadanya saja sudah merupakan tantangan logistik yang monumental.

Ketika hub terhenti, seluruh jaringan runtuh — seperti jaring laba-laba yang kehilangan simpul tengahnya. Penumpang dari Rio de Janeiro menuju Delhi, dari Lagos menuju Jakarta, dari London menuju Sydney — semuanya terjebak dalam ketidakpastian karena jalur transit favorit mereka kini menjadi zona terlarang.

Yang menarik secara ekonomi-politik: gangguan ini tidak berdampak sama terhadap semua pemain industri. Maskapai berbasis di luar zona konflik — khususnya maskapai AS dan Eropa yang memiliki rute langsung jarak jauh — berpotensi merebut pangsa pasar yang ditinggalkan maskapai Teluk.

Analis penerbangan mencatat bahwa jika gangguan berlanjut, industri akan mengalami pergeseran struktural: penguatan hub-hub alternatif di Asia Selatan, Asia Tengah, atau Eropa Selatan, serta tren penerbangan langsung jarak jauh yang mem-bypass hub transit konvensional. Dengan kata lain, perang ini bisa merestrukturisasi geografi penerbangan global — dan bersama itu, mengubah peta pariwisata dunia.

Psikologi ketakutan: Ketika persepsi lebih berbahaya dari rudal

Dalam studi pariwisata, ada konsep yang disebut “persepsi risiko regional” — kecenderungan wisatawan untuk menghindari bukan hanya negara yang sedang berkonflik, tetapi seluruh kawasan yang secara geografis berdekatan. Data menunjukkan Yordania — yang secara domestik relatif stabil — mengalami penurunan pemesanan hingga 30 persen hanya karena persepsi bahwa kawasan Timur Tengah secara keseluruhan tidak aman. Bahkan Sri Lanka, yang jaraknya ribuan kilometer dari zona konflik, melaporkan perlambatan pemesanan wisatawan.

Bagi Bali dan Indonesia, ancaman ini sangat nyata. Meskipun secara fisik jauh dari medan perang, ketergantungan Bali pada rute penerbangan yang melewati hub Timur Tengah menjadikannya sangat rentan. Wisatawan Eropa yang biasanya transit di Dubai atau Doha untuk menuju Bali kini menghadapi ketidakpastian jadwal, kenaikan harga tiket, dan kekhawatiran keamanan transit. Akibatnya, kemungkinan besar mereka akan menunda perjalanan atau beralih ke destinasi yang tidak memerlukan transit melalui zona konflik — mungkin Thailand via rute langsung, atau destinasi di Eropa sendiri.

Akademisi dari Undiksha Singaraja, Prof. Dewa Gede Sudika Mangku, menegaskan bahwa setiap percikan konflik di belahan dunia mana pun, sekalipun jauh dari Bali, dapat memberikan dampak yang sangat terasa bagi kehidupan pariwisata pulau itu. Setiap wisatawan yang membatalkan perjalanan ke Bali bukan sekadar hilangnya satu tiket pesawat; ia adalah hilangnya pengeluaran hotel, restoran, transportasi lokal, cinderamata, dan seluruh ekosistem ekonomi yang bergantung pada kedatangan mereka.

Biaya perang yang tak terlihat: Pariwisata sebagai korban kolateral

Penutupan wilayah udara bukan satu-satunya mekanisme destruksi. Lonjakan harga minyak akibat penutupan Selat Hormuz secara langsung menaikkan biaya operasional penerbangan — dari konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi karena rute yang lebih panjang, hingga meledaknya premi asuransi risiko perang. European Union Aviation Safety Agency (EASA) telah mengeluarkan peringatan risiko tinggi, yang semakin mempersempit ruang gerak maskapai. Semua biaya tambahan ini, pada akhirnya, akan dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga tiket. Ketika tiket pesawat melonjak, wisatawan leisure — yang paling sensitif terhadap harga — akan menjadi kelompok pertama yang menunda perjalanan.

Dampaknya juga merembet ke sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). Mobile World Congress 2026 di Barcelona, misalnya, terganggu karena ribuan delegasi dari Asia yang seharusnya transit melalui hub Teluk gagal tiba tepat waktu. Otoritas Catalonia sebelumnya memproyeksikan pendapatan sebesar 585 juta euro dari kongres tersebut, dengan 40 persen berasal dari peserta penerbangan jarak jauh. Jika penutupan ruang udara berlanjut lebih dari 72 jam, analis industri memperkirakan kerugian bisa melampaui dampak pembatalan kongres akibat pandemi pada 2020. Ini menunjukkan bahwa perang di Timur Tengah tidak hanya menghancurkan pariwisata leisure, tetapi juga mematikan pariwisata bisnis dan profesional.

Pelajaran dan jalan ke depan

Sejarah menunjukkan bahwa pariwisata memiliki daya lenting yang luar biasa. Industri ini selamat dari 9/11, tsunami 2004, krisis keuangan global 2008, dan pandemi COVID-19. UN Tourism masih memproyeksikan pertumbuhan kedatangan internasional sebesar 3–4 persen pada 2026, sementara IATA memperkirakan pertumbuhan lalu lintas penumpang 4,9 persen. Namun sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Eksekutif WTTCII Sumitro Kar, pariwisata global tidak akan berhenti, tetapi akan menjadi lebih mahal, lebih volatile, dan lebih timpang jika restriksi terus berlanjut. Ketahanan bukan berarti kebal — dan setiap hari gangguan yang bertambah memperpanjang waktu pemulihan secara eksponensial.

Bagi Indonesia, krisis ini seharusnya menjadi momentum untuk tiga reformasi mendasar. Pertama, diversifikasi konektivitas penerbangan: ketergantungan pada rute transit Timur Tengah harus dikurangi dengan memperkuat konektivitas langsung ke pasar-pasar utama di Eropa, Australia, dan Asia Timur.

Kedua, diversifikasi pasar wisatawan: fokus promosi perlu diperluas ke wisatawan domestik serta pasar Asia dan Asia Tenggara yang tidak bergantung pada hub Teluk. Ketiga, pembentukan mekanisme respons krisis pariwisata yang terkoordinasi — bukan hanya help desk di bandara, melainkan satuan tugas nasional yang mampu memberikan kepastian informasi dan perlindungan bagi wisatawan yang terdampar. Pengalaman Perang Teluk 1991 seharusnya sudah cukup menjadi pelajaran; fakta bahwa kita masih menghadapi ketidaksiapan yang sama tiga dekade kemudian menunjukkan betapa lambatnya kita belajar dari sejarah.

Pada akhirnya, perang Timur Tengah 2026 mengingatkan kita pada sebuah ironi pahit dalam ekonomi politik global: industri pariwisata, yang seluruh eksistensinya bergantung pada perdamaian dan konektivitas, selalu menjadi korban pertama ketika kekuatan adidaya memilih jalan kekerasan. Langit yang tertutup di atas Teluk Persia bukan hanya menutup jalur penerbangan — ia menutup pintu penghidupan jutaan pekerja pariwisata dari Dubai hingga Denpasar, dari Amman hingga Ubud. Dan itu adalah harga kemanusiaan yang tak pernah masuk dalam kalkulasi perang mana pun.

*) Muhammad Yamin adalah Dosen Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, dengan bidang kajian meliputi Ekonomi Politik Internasional, Kebijakan Luar Negeri, dan Tata Kelola Energi Global.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan institusi.

Baca juga: Akademisi Unsoed: Konflik Timur Tengah mengganggu pariwisata global
Baca juga: Profesor Myrra dorong pendekatan holistik demensia di FK Unsoed