Purbalingga menyiapkan 2027 sebagai tahun percepatan pembangunan

Jumat, 27 Februari 2026 15:37 WIB

Musrenbangcam Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 wilayah Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Purbalingga, Kemangkon, dan Bukateja di Aula Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (27/2/2026). ANTARA/HO-Pemkab Purbalingga

Purbalingga (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, menyiapkan tahun 2027 sebagai momentum percepatan pembangunan dengan menitikberatkan pada infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat serta pengembangan sektor pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purbalingga Nugroho Priyo Pratomo di Purbalingga, Jumat mengatakan, pendekatan pembangunan tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral.

“Pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri sudah tidak memadai. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi pembangunan yang kolaboratif dan berbasis hasil,” katanya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 wilayah Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Purbalingga, Kemangkon, dan Bukateja di Aula Kecamatan Purbalingga.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, tidak sekadar menghadirkan bangunan fisik.

Menurut dia, infrastruktur yang diprioritaskan adalah yang mendukung aktivitas ekonomi, mobilitas warga, serta peningkatan pelayanan dasar.

“Selain infrastruktur, sektor pariwisata menjadi prioritas utama pada 2027,” katanya.

Ia mengatakan, pengembangan pariwisata harus mampu menjadi instrumen pemerataan ekonomi.

Dengan demikian, kata dia, manfaatnya dirasakan pelaku UMKM, perajin, dan masyarakat di sekitar destinasi.

“Pengelola wisata silakan mengusulkan kebutuhan pengembangan, baik akses jalan, amenitas, maupun fasilitasi UMKM agar produk lokal bisa dipasarkan di kawasan wisata,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Setiap penggunaan anggaran daerah, kata dia, harus memberikan dampak terukur dan meningkatkan kepercayaan publik.

“Pelayanan publik harus lebih cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat. Birokrasi harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar prosedur,” kata Nugroho menegaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Tenny Juliawaty mengatakan, Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat yang akan dirumuskan dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Tugas kami adalah memastikan aspirasi masyarakat ini bisa diakomodasi dan diperjuangkan, baik melalui forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun melalui pokok-pokok pikiran DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur dan pariwisata harus selaras dengan penguatan ekonomi lokal, termasuk sektor pertanian, UMKM, dan desa wisata, serta diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan.

“Infrastruktur penting, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” kata Tenny.

Baca juga: Polisi selesaikan kasus pencurian gabah di Purbalingga lewat RJ setelah korban dan pelaku berdamai