Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menggelar Forum Satu Data sebagai langkah mengoptimalkan implementasi Satu Data Indonesia di daerah melalui evaluasi, penguatan koordinasi, dan peningkatan kualitas pengelolaan data statistik serta geospasial.
Dalam kegiatan yang digelar di Smart Room Graha Satria, Sekretariat Daerah Banyumas, Purwokerto, Banyumas, Rabu, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengatakan, optimalisasi implementasi Satu Data Indonesia merupakan kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, Banyumas telah memiliki dasar regulasi dan kelembagaan yang cukup kuat sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta peraturan bupati yang mengatur struktur Satu Data di tingkat daerah.
"Dengan struktur yang lengkap, mulai dari koordinator, walidata, pembina data statistik dan geospasial, hingga perangkat daerah sebagai produsen data, kita sebenarnya memiliki modal kuat untuk mengelola data secara lebih baik," katanya.
Kendati demikian, ia mengatakan tantangan utama saat ini bukan lagi pada kesiapan regulasi, melainkan bagaimana seluruh unsur tersebut dapat bergerak secara terpadu.
Menurut dia, Forum Satu Data menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan seluruh perangkat daerah mengelola data secara selaras agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Forum ini menjadi ruang untuk kita membangun pemahaman bersama dan menyamakan langkah. Tata kelola data yang terarah, terpadu, dan saling mendukung adalah kunci bagi keberhasilan implementasi Satu Data di Banyumas," katanya.
Ia mengatakan penguatan kualitas data merupakan fondasi penting dalam upaya mewujudkan visi Banyumas "Produktif, Adil, dan Sejahtera".
Menurut dia, data yang baik diperlukan untuk perencanaan pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan UMKM, hingga penataan tata ruang wilayah.
“Jika data yang digunakan tidak akurat atau tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, maka kebijakan yang dihasilkan bisa jauh dari kebutuhan masyarakat dan berpotensi tidak tepat sasaran,” katanya menegaskan.
Bupati mengharapkan forum tersebut dapat meningkatkan kesadaran perangkat daerah akan pentingnya peran masing-masing dalam menjaga kualitas data, sehingga implementasi Satu Data Indonesia di Banyumas dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung pada kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas, Deddy Noerhasan, mengatakan, indeks penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Banyumas pada 2024 berdasarkan penilaian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan angka 60,6 atau kategori "Cukup".
Menurut dia, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan penilaian tahun 2025 masih berlangsung.
"Tahun 2024 terdapat sejumlah catatan terkait aspek perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data. Seluruh catatan tersebut sudah kami tindak lanjuti dengan berbagai langkah perbaikan," katanya.
Pada 2025, kata dia, Data Statistik Sektoral Daerah dalam sistem e-Walidata yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia telah memasuki tahap perencanaan.
Ia mengatakan, sebanyak 4.099 data telah ditetapkan untuk dikumpulkan dan disebarluaskan pada 2026, sebagai upaya penguatan data statistik daerah yang lebih terstruktur.
Selain forum diskusi, kegiatan tersebut juga menghadirkan pemateri dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pemahaman teknis serta mendorong kolaborasi antarlembaga dalam menghasilkan data yang lebih berkualitas.
Baca juga: BPS: IPS Purbalingga tempati peringkat ke-64 nasional
