Pemkab Magelang gelar pengawasan daerah

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar pengawasan daerah (Larwasda) yang merupakan sarana komunikasi dan evaluasi untuk memantau hasil pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto di Magelang, Kamis, mengajak kepada seluruh jajarannya untuk berintrospeksi, berani mawas diri dan melakukan perbaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikan kabinet beberapa waktu lalu.

Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Larwasda Kabupaten Magelang Tahun 2024 di Magelang.

"Kita dituntut untuk memperkuat integritas, memastikan pelayanan publik berjalan baik, dan mempercepat akses teknologi dalam pendidikan dan kesehatan," katanya.

Ia menekankan, di Kabupaten Magelang juga harus dapat merealisasikan visi tersebut. Sebagai aparatur dan pelayan masyarakat, hendaknya dapat menunjukkan integritas dalam setiap tugas dan tanggung jawab agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berkualitas. 

"Saya harap seluruh aparatur di Kabupaten Magelang berperilaku berintegritas dengan, jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Kemudian transparan dan konsisten, menjaga martabat dan tidak melakukan perbuatan tercela, serta bertanggung jawab," katanya.

Ia menuturkan, berdasarkan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Pelayanan Publik Tahun 2023) dari Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh nilai 87,25 (Zona Hijau) dengan kategori B (Kualitas Tinggi).

Indikator penilaian ini meliputi kompetensi pelaksana, sarana prasarana, standar pelayanan, persepsi mal administrasi, dan pengaduan. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan publik sehari-hari.

Menurut dia dari hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang di bulan Agustus 2024, pada beberapa dinas menunjukkan ada beberapa area yang perlu ditingkatkan. Diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) perlu peningkatan pengelolaan penerimaan siswa baru dan mutasi, pelaksanaan dan penyusunan SOP Pelayanan, sosialisasi media publikasi, tata kelola pengelolaan dana BOS serta penanganan pengaduan di sektor pendidikan. Kemudian Dinas Kesehatan, perlu adanya optimalisasi pelayanan dan peningkatan fasilitas. 

Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) perlu penyelesaian evaluasi SOP Pelayanan, optimalisasi sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan dengan segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar menyusun standar dan SOP, untuk melaksanakan survei kepuasan, serta pengoptimalan Mall Pelayanan Publik dan sosialisasi informasi pelayanan yang terbuka.

Selain itu, pelayanan di tingkat desa juga masih memerlukan peningkatan. Maraknya kasus yang melibatkan kepala desa menunjukkan bahwa integritas di tingkat desa perlu diperkuat. 

"Kepala Desa seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat. Untuk itu, saya berharap kepada para pejabat di Kabupaten Magelang agar menjaga integritas dalam melayani masyarakat, mematuhi peraturan, dan menghindari permasalahan hukum," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Inspektorat juga memberikan sejumlah penghargaan kepada OPD dan Desa dengan beberapa kategori antara lain, nilai Sakip perangkat daerah tertinggi diraih oleh DPMPTSP Kabupaten Magelang dengan nilai 88,75 predikat A, auditi dengan penyelesaian tindak lanjut tercepat diraih oleh Desa Surodadi Kecamatan Candimulyo.

Kemudian, penetapan desa anti korupsi tingkat Jawa Tengah diberikan kepada Desa Karangrejo Borobudur, penghargaan rintisan desa anti korupsi Tahun 2024 diberikan kepada Desa Sumber Kecamatan Dukun dan Desa Margoyoso Kecamatan Salaman.

Sementara, Inspektur Kabupaten Magelang, Iwan Sutiarso dalam paparan pengawasannya menyampaikan, tujuan dan sasaran Larwasda ini untuk menyampaikan informasi hasil pengawasan Aparat Pengawasan internal Pemerintah (APIP).

Adapun peserta yang mengikuti Larwasda antara lain, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Kepala Bagian, Direktur BUMD, Camat, Direktur RSUD, Kepala Puskesmas, Kepala SMP, Korwil Disdikbud, Kepala SD Negeri dan APIP dengan jumlah total 500 peserta.