Bawaslu Semarang ajak masyarakat bantu perangi hoaks jelang pilkada

Semarang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Jawa Tengah, mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi hoaks yang kian marak menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Anggota Bawaslu Kota Semarang Dwijaya Samudra Suryaman di Semarang, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya telah membekali jajaran pengawas di tingkat kecamatan dalam pengelolaan media sosial yang efektif dan efisien.

Para pengawas, kata dia, sudah diajari mengenai metode prebunking dan debunking untuk mencegah hoaks.

Dengan begitu, kata dia, jajaran pengawas dapat menghasilkan konten yang edukatif dan kreatif untuk menangkal isu negatif dan hoaks.

Menurut Dwijaya yang juga sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kota Semarang, para pengawas juga sudah dibekali mengenai strategi pengawasan konten internet pada Pilkada 2024.

Apalagi, kata dia, dugaan pelanggaran pemilu/pilkada dapat terjadi di dunia maya sehingga perlu mengetahui strategi-strategi pengawasan untuk diimplementasikan, salah satunya dengan melakukan patroli konten internet secara efektif dan efisien.

Meski demikian, pihaknya tentu memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengawas sehingga memerlukan dukungan masyarakat.

"Partisipasi masyarakat adalah salah satu kunci peningkatan kualitas pengawasan. Keterbatasan jumlah SDM pengawas dapat di-cover melalui peran serta masyarakat," katanya.

Secara historis, kata dia, isu negatif dan hoaks akan banyak bertebaran menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan.

Dwijaya mengingatkan bahwa isu negatif dan hoaks perlu diantisipasi bersama untuk mewujudkan pesta demokrasi yang berintegritas.

Menurut dia, penyebaran isu negatif dan hoaks dapat merusak demokrasi bangsa dan berpotensi mendegradasi kualitas pilkada.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta berperan aktif mengawasi dan berani melaporkan dugaan pelanggaran agar Pilkada 2024 berintegritas.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang Soenarto mengatakan bahwa persebaran hoaks menunjukkan tren yang signifikan, terutama menjelang Pemilu 2024.

Soenarto mengatakan bahwa isu-isu hoaks yang beredar didominasi oleh konten politik dengan laporan menunjukkan peningkatan jumlah hoaks hingga 100 persen jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

"Banyak dari hoaks ini disebarkan melalui media sosial seperti TikTok dan Facebook, dengan TikTok menjadi platform utama untuk distribusi konten hoaks terkait dengan pemilu," katanya.

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki kanal Jejaring Pengawasan Fungsi Anti-Hoax Pemerintah Kota Semarang (Jaga Fakta) sebagai langkah proaktif untuk menangkal berita bohong atau hoaks.

"Pemkot telah menyediakan nomor aduan terkait layanan yang ada di Jaga Fakta," katanya.

Baca juga: Bawaslu Semarang minta KPU koordinasi Disdukcapil soal pemilih RT/RW 0