Pemkot Semarang dapat bantuan Rp3,1 triliun kelola air limbah domestik
Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang menerima bantuan senilai Rp3,1 triliun untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) melalui pendekatan Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP).
Anggaran tersebut diberikan oleh Kementerian PUPR melalui dana loan Asian Development Bank (ADB) dan diterima Pemkot Semarang, yang diwakili Kepala Bappeda, di Jakarta, Jumat.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat, termasuk dalam upaya pengentasan persoalan kemiskinan.
"Banyak bantuan dari pemerintah pusat, hari ini ada dari Kementerian PUPR launching SPALD-T di Jakarta yang juga untuk mengurangi kemiskinan dan stunting," katanya.
"Di dalam pengolahan limbah ini kan ada sanitasi yang menjadi indikator bagaimana kemiskinan dan stunting bisa berkurang," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, usai rapat paripurna di DPRD Kota Semarang.
Menurut dia, pembangunan SPALD-T Skala Perkotaan Kota Semarang bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi aman melalui penyediaan infrastruktur yang baik.
Sistem yang dilakukan, kata dia, yakni dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat.
Air limbah domestik atau rumah tangga merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenisnya.
Pembangunan SPALD-T skala perkotaan dengan pendekatan CISP akan dilaksanakan di tiga kota pilot percontohan yaitu Kota Semarang, Kota Pontianak, dan Kota Mataram.
Ia menyebutkan bahwa Kota Semarang mendapat alokasi dana terbesar, yakni Rp3,1 triliun, Kota Pontianak menerima alokasi 1,5 triliun, dan Kota Mataram mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun.
Pada program CISP tersebut, anggaran untuk Kota Semarang sebesar Rp3,1 triliun digunakan untuk pembangunan SPALD-T dengan kapasitas 100.000 m3 dan IPLT 250 m3 di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk.
"(Anggaran, red.) Rp3,1 triliun dari ADB itu untuk tujuh paket pekerjaan SPALD-T dan diselesaikan sekitar tahun 2030. Tapi Kementerian PUPR berkomitmen agar bisa selesai di tahun 2029," katanya.
Baca juga: Rutan Pekalongan manfaatkan limbah organik dapur jadi pupuk kompos
Anggaran tersebut diberikan oleh Kementerian PUPR melalui dana loan Asian Development Bank (ADB) dan diterima Pemkot Semarang, yang diwakili Kepala Bappeda, di Jakarta, Jumat.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat, termasuk dalam upaya pengentasan persoalan kemiskinan.
"Banyak bantuan dari pemerintah pusat, hari ini ada dari Kementerian PUPR launching SPALD-T di Jakarta yang juga untuk mengurangi kemiskinan dan stunting," katanya.
"Di dalam pengolahan limbah ini kan ada sanitasi yang menjadi indikator bagaimana kemiskinan dan stunting bisa berkurang," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, usai rapat paripurna di DPRD Kota Semarang.
Menurut dia, pembangunan SPALD-T Skala Perkotaan Kota Semarang bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi aman melalui penyediaan infrastruktur yang baik.
Sistem yang dilakukan, kata dia, yakni dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat.
Air limbah domestik atau rumah tangga merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenisnya.
Pembangunan SPALD-T skala perkotaan dengan pendekatan CISP akan dilaksanakan di tiga kota pilot percontohan yaitu Kota Semarang, Kota Pontianak, dan Kota Mataram.
Ia menyebutkan bahwa Kota Semarang mendapat alokasi dana terbesar, yakni Rp3,1 triliun, Kota Pontianak menerima alokasi 1,5 triliun, dan Kota Mataram mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun.
Pada program CISP tersebut, anggaran untuk Kota Semarang sebesar Rp3,1 triliun digunakan untuk pembangunan SPALD-T dengan kapasitas 100.000 m3 dan IPLT 250 m3 di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk.
"(Anggaran, red.) Rp3,1 triliun dari ADB itu untuk tujuh paket pekerjaan SPALD-T dan diselesaikan sekitar tahun 2030. Tapi Kementerian PUPR berkomitmen agar bisa selesai di tahun 2029," katanya.
Baca juga: Rutan Pekalongan manfaatkan limbah organik dapur jadi pupuk kompos