Pati (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia berencana membangun dua unit pabrik pupuk baru di Palembang (Sumatera Selatan) dan Papua untuk menambah kapasitas produksi pupuk guna memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di tanah air.
"Pabrik pupuk di Palembang menggantikan dua pabrik yang usianya sudah tua, sehingga nantinya dinamakan Pusri 3B untuk menggantikan Pusri 3 dan 4 yang usianya lebih 40 tahun," kata Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia Bob Indiarto, di Pati, Jawa Tengah, Kamis.
Sementara rencana pembangunan pabrik pupuk di Papua, kata dia, dirancang untuk memproduksi pupuk urea dan amoniak. Sedangkan kapasitas produksinya diperkirakan hingga 1 jutaan ton per tahunnya.
Ia berharap dengan dibangunnya pabrik baru tersebut, nantinya bisa memenuhi kebutuhan pupuk di tanah air.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki keberpihakan tinggi terhadap petani, salah satunya melalui program subsidi pupuk yang setiap tahunnya dialokasikan sekitar Rp25 triliun disiapkan pemerintah untuk membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.
Bahkan, kata dia lagi, pada tahun 2024 pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun, agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk bersubsidi.
Tidak sampai di situ, pemerintah juga mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Dengan tambahan anggaran sebesar Rp14 triliun itu, maka PT Pupuk Indonesia perlu menghitung penambahan alokasi pupuk bersubsidi nantinya hingga berapa juta ton lagi.
Sementara kapasitas produksi Pupuk Indonesia Grup saat ini mencapai 14,6 juta ton untuk semua jenis pupuk yang berasal dari lima pabrik pupuk yang dimiliki.
Di antaranya, PT Petrokimia Gresik (PKG), PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC), PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP).
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati Niken Tri Meiningrum menyambut positif adanya tambahan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun, karena alokasi pupuk yang diterima daerah juga belum sesuai kebutuhan.
Adanya program gebyar diskon pupuk nonsubsidi dari PT Pupuk Indonesia, kata dia, tentunya sangat positif karena bisa menjadi solusi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi yang diterima petani.
"Mudah-mudahan, alokasi pupuk bersubsidi yang ada bisa dioptimalkan untuk mendukung musim tanam pertama, sedangkan musim tanam berikutnya bisa memanfaatkan tambahan alokasi yang direncanakan pemerintah," ujarnya pula.
