Purwokerto (ANTARA) - Penting bagi saya untuk mengevaluasi program-program pendidikan dan peraturan yang memengaruhi dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Salah satu program yang menarik perhatian saya adalah Merdeka Belajar Berkelanjutan, khususnya episode yang fokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (episode 25).
Program ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu melindungi siswa, pendidik, dan staf pendidikan dari berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi selama kegiatan pendidikan. Dalam hal ini, peraturan yang dikeluarkan oleh Mendikbudristek, yaitu Permendikbudristek PPKSP, berperan penting dalam memenuhi mandat undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi anak-anak. Peraturan ini juga menggantikan peraturan sebelumnya, yang sudah tidak memadai dalam menghadapi tantangan kekerasan di lingkungan pendidikan.
Salah satu langkah progresif dalam Permendikbudristek PPKSP adalah memberikan definisi yang jelas tentang berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. Kepastian definisi ini sangat penting karena membantu dalam membedakan dan mengenali tindakan-tindakan yang tidak boleh diterima. Hal ini juga membantu dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.
Selain itu, peraturan baru ini secara tegas melarang kebijakan-kebijakan di dalam lembaga pendidikan yang berpotensi memicu kekerasan, seperti kebijakan terkait hukuman fisik atau tindakan diskriminatif. Dengan demikian, lembaga pendidikan harus memastikan bahwa kebijakan mereka selaras dengan prinsip-prinsip pencegahan kekerasan.
Namun, sebagai seorang akademisi, saya juga melihat bahwa pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan bukanlah tugas yang hanya bisa diselesaikan dengan mengeluarkan peraturan semata. Peraturan yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang baik.
Pendidikan adalah kunci dalam mengubah budaya dan perilaku. Siswa perlu mendapatkan pemahaman tentang hak-hak mereka, kewajiban mereka, serta pentingnya menjaga lingkungan yang bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, peran pendidik dalam mengintegrasikan pendidikan tentang kekerasan, hak asasi manusia, dan kemanusiaan sangat penting.
Di sini, saya ingin menghubungkan program Merdeka Belajar Berkelanjutan dengan konsep Kampus Merdeka Vokasi. Kampus Merdeka Vokasi memiliki potensi besar untuk menjadi tempat di mana pendidikan tentang pencegahan kekerasan dan literasi hak asasi manusia dapat diintegrasikan dalam kurikulum. Siswa di kampus ini akan mendapatkan pelatihan praktis yang dapat membantu mereka memahami dan menghadapi situasi kekerasan di dunia nyata.
Kampus Merdeka Vokasi adalah konsep pendidikan tinggi yang dirancang untuk memberikan pendidikan vokasional atau kejuruan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Konsep ini menekankan fleksibilitas, adaptabilitas, dan integrasi antara teori dan praktik, sehingga mahasiswa siap untuk terjun ke dunia kerja segera setelah lulus. Beberapa poin yang menjelaskan lebih detail tentang Kampus Merdeka Vokasi dan keunggulannya, di antaranya:
Kebutuhan Pasar Kerja. Kampus Merdeka Vokasi didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja. Program-programnya dikembangkan setelah berkonsultasi dengan industri dan perusahaan, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
Keterampilan Praktis. Program-program vokasi sangat praktis. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi nyata. Hal ini membantu mereka menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan.
Kerjasama Industri. Kampus Merdeka Vokasi sering menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan dan industri. Ini menciptakan peluang magang, kunjungan lapangan, dan bahkan penempatan kerja langsung. Mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata di tempat kerja sebelum lulus.
Fleksibilitas. Kampus Merdeka Vokasi sering menawarkan program yang lebih fleksibel. Mahasiswa dapat memilih berbagai jalur atau spesialisasi sesuai minat dan tujuan karir mereka. Ini membantu menciptakan lulusan yang beragam dalam keterampilan dan pengetahuan.
Koneksi dengan Komunitas. Program vokasi sering kali terintegrasi dengan komunitas lokal. Mahasiswa dapat terlibat dalam proyek-proyek komunitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini membantu menciptakan lulusan yang peduli dengan dampak sosial.
Orientasi Karier. Kampus Merdeka Vokasi memiliki orientasi karir yang kuat. Mereka membantu mahasiswa merencanakan karir mereka, memberikan saran tentang peluang pekerjaan, dan membantu mereka dalam mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri setelah lulus.
Akses ke Sumber Daya Modern. Kampus Merdeka Vokasi sering dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan modern. Hal ini memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses ke teknologi terkini dan sumber daya yang mendukung pembelajaran mereka.
Sistem Evaluasi yang Realistis. Program-program vokasi sering menggunakan sistem evaluasi yang sesuai dengan dunia kerja. Mahasiswa dinilai berdasarkan proyek-proyek praktis, portofolio, dan penampilan mereka di dunia nyata, bukan hanya ujian teori.
Kampus Merdeka Vokasi adalah langkah maju dalam menciptakan lulusan yang siap berkontribusi dalam dunia kerja. Dengan pendekatan yang kuat pada keterampilan praktis, integrasi dengan industri, dan orientasi karir, konsep ini menawarkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasional di Indonesia.
Terutama ketika digabungkan dengan program Merdeka Belajar Berkelanjutan yang fokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, hal ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, relevan, dan berorientasi pada hasil.
Selain itu, penekanan pada pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan dan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah langkah yang baik. Ini memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan di lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Pencegahan dan penanganan kekerasan adalah tanggung jawab bersama, dan peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung upaya ini.
Dalam mengakhiri, sebagai seorang akademisi, saya mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi masalah serius kekerasan di lingkungan pendidikan. Namun, program dan regulasi ini harus menjadi dasar untuk langkah-langkah lebih lanjut. Pendidikan, baik di sekolah maupun di kampus, harus menjadi wadah di mana siswa tidak hanya belajar materi akademik tetapi juga nilai-nilai.
*) Dr. Yusuf Saefudin, S.H., M.H – Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Baca juga: Mahasiswa UMP raih juara I di Graha Padma Kejurprov Jateng
Baca juga: UMP terus tingkatkan standar internasional dalam pendidikan tinggi
Baca juga: Mahasiswa Farmasi UMP bikin inovasi produk permen edible film strip
