Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan penerimaan pajak daerah pada tahun 2023 sebesar Rp172,51 miliar atau naik 9,85 persen dibandingkan target penerimaan pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp157,04 miliar.
"Target sebesar itu berasal dari 10 pos penerimaan dan semuanya mengalami kenaikan target," kata Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Pudji Astuti Setijaningrum di Kudus, Minggu.
Ia menyebutkan dari 10 pos penerimaan itu meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.
Kemudian, ada Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan.
Sementara penyumbang penerimaan asli daerah terbesar, berasal dari Pajak Penerangan Jalan yang ditargetkan sebesar Rp62,8 miliar.
Kemudian PBB-P2 ditargetkan sebesar Rp44,64 miliar, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar Rp42,61 miliar, Pajak Restoran sebesar Rp11,4 miliar, Pajak Air Tanah sebesar Rp4,3 miliar, Pajak Reklame sebesar Rp3,88 miliar, dan Pajak Hotel sebesar Rp2,45 miliar.
Untuk pajak lainnya, seperti Pajak Hiburan ditargetkan Rp234,52 miliar, Pajak Parkir Rp184,75 miliar, dan Pajak Sarang Burung Walet Rp9,52 juta.
Ia optimistis bisa mencapai target karena selama ini selalu bisa mencapai target yang ditetapkan termasuk penerimaan tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp157,04 miliar berhasil terealisasi sebesar RpRp166,36 miliar atau 105,94 persen.
Beberapa program andalan mendongkrak penerimaan pajak, yakni pemasangan "tapping box" atau alat pemantau transaksi di sejumlah tempat usaha. Sedangkan yang terbaru penempelan stiker belum lunas pajak bagi penunggak Pajak Reklame.
Baca juga: Pajak bumi dan bangunan di Solo naik, ini penjelasan Wali Kota Gibran
Berita Terkait
Penerimaan pajak nasional per Oktober 2024 capai Rp1.517,53 triliun
Senin, 11 November 2024 15:02 Wib
Mitra Samsat Blora tancap gas sambangi rumah Wajib Pajak PKB
Jumat, 8 November 2024 14:24 Wib
Gandeng BumDesma, BPPKAD Blora optimalkan kepatuhan pajak
Kamis, 7 November 2024 20:34 Wib
KPP Pati tingkatkan kesadaran pajak paguyuban nelayan dan nakhoda
Kamis, 7 November 2024 12:06 Wib
Komwasjak jaring masukan publik soal pajak di Semarang
Rabu, 6 November 2024 8:47 Wib
Gelar "Tax Gathering", DJP Jateng beri penghargaan wajib pajak
Selasa, 29 Oktober 2024 20:18 Wib
Target pajak KPP Pratama Magelang capai 72 persen
Selasa, 29 Oktober 2024 16:42 Wib
Jelang akhir tahun, realisasi PBB Kota Semarang baru tercapai 82,78 persen
Senin, 28 Oktober 2024 21:27 Wib