Solo (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengejar capaian 98 persen kepesertaan pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dicanangkan oleh pemerintah.
"Indonesia berkomitmen pada tahun 2024 mencapai universal health coverage (UHC) 98 persen. Saat ini kita mencapai 86 persen atau dari 270 juta jiwa, yang terdaftar di BPJS Kesehatan sudah 236 juta jiwa," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara UNS dengan BPJS Kesehatan di Solo, Senin.
Ia mengatakan khusus di Kantor Cabang Surakarta, UHC sudah mencapai 82,54 persen atau lebih dari 3,7 juta jiwa penduduk di Solo dan sekitarnya sudah bergabung menjadi peserta.
"Angka ini dari 4,48 juta jiwa penduduk di Soloraya," katanya.
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya masih harus mendorong kepesertaan di berbagai kalangan termasuk mahasiswa dan pelajar. Oleh karena itu, dilakukan kerja sama dengan UNS tersebut.
"Pada 2022, instruksi presiden untuk optimalisasi program JKN pada lembaga dan kementerian, termasuk jual beli tanah pakai syarat kartu BPJS Kesehatan. Tindak lanjut instruksi ini, Kemendikbudristek juga mewajibkan peserta didik untuk terdaftar peserta BPJS Kesehatan. Program JKN KIS ini membentuk ekosistem besar yang melibatkan banyak pihak, termasuk institusi pendidikan," katanya.
Ia mengatakan kerja sama serupa juga sudah dilakukan di dua kampus lain di Yogyakarta, yakni Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran.
"Kerja sama ini jadi bentuk perlindungan di bidang kesehatan kepada masyarakat yang riil," katanya.
Sementara itu, Rektor UNS Jamal Wiwoho mengapresiasi dilibatkannya UNS pada kerja sama tersebut.
"Pada tahun ajaran 2022/2023 mahasiswa baru wajib ikut kepesertaan BPJS. Kampus cepat berubah dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus tidak lagi jadi menara gading namun menara air dengan harapan bisa memberikan kesejukan bagi warga kampus," katanya.
Ia mengatakan kerja sama tersebut merupakan bukti bahwa UNS memerlukan BPJS Kesehatan.
"Kami perlu laboratorium yang lebih luas, bukan hanya memberikan keilmuan tetapi juga laboratorium untuk masyarakat," katanya.
