Purwokerto (ANTARA) - Pakar hidrologi dan sumber daya air dari Universitas Jenderal Soedirman, Yanto, Ph.D, mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat upaya mitigasi bencana banjir, dengan meningkatkan kapasitas masyarakat yang ada di wilayah setempat.
"Penguatan upaya mitigasi bencana banjir perlu menjadi perhatian pada Tahun 2022 ini," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.
Dia mengatakan, peningkatan kapasitas masyarakat sebagai salah satu mekanisme pengurangan risiko bencana, dengan program berbasis masyarakat, menjadi faktor penting, terutama pada daerah rawan bencana banjir.
Baca juga: Antisipasi bencana, Pemkab Purbalingga perkuat sinergi lintas sektor
Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, maka perlu sejumlah upaya, salah satunya dengan cara membekali masyarakat dengan pelatihan kebencanaan.
"Masyarakat perlu diberikan pelatihan mengenai manajemen kebencanaan, mulai dari pencegahan, tanggap darurat hingga penanggulangan bencana, simulasi bencana, pemahaman mengenai jalur evakuasi jika terjadinya bencana dan lain sebagainya," katanya.
Menurut dia, mitigasi dan penanganan bencana banjir membutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat agar berjalan dengan makin optimal.
Sementara itu, dia juga mengingatkan mengenai pentingnya membangun rumah yang tahan banjir guna mendukung upaya pengurangan risiko bencana.
"Rumah tahan banjir dirancang sebagai alternatif pengendalian banjir melalui modifikasi pada beberapa material dan sistem pengaliran air hujan. Modifikasi yang dimaksud adalah dengan mengganti material tanah urug yang dipadatkan sebagai dasar lantai bangunan dengan kerikil," katanya.
Dia mengatakan, kerikil memiliki kekuatan struktur yang baik dan mampu meresap air dengan debit yang relatif besar.
"Salah satu bukti pemanfaatan kerikil untuk mendukung struktur bangunan adalah pada balas jalan rel. Selain menggunakan kerikil di bawah lantai bangunan. Saluran air hujan yang biasanya dari atap bangunan dialirkan ke lahan dan ke sistem drainase," katanya.
Dia mengatakan, penanganan banjir tidak bisa diselesaikan secara instan. Diperlukan perencanaan yang matang untuk dapat menyelesaikan persoalan banjir.
"Selain itu, pengendalian banjir juga tidak bisa dibebankan semata-mata kepada pemerintah. Semua warga negara berkewajiban untuk melakukan upaya pengendalian banjir," katanya.
Baca juga: Pakar: Mitigasi banjir perlu dijadikan program prioritas pada 2022
