Nasabah BKK Pringsurat geruduk DPRD Temanggung, tagih pengembalian tabungan

Temanggung (ANTARA) - Ratusan nasabah BKK Pringsurat menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, untuk memperjuangkan pengembalian dana tabungan di lembaga keuangan milik pemerintah daerah tersebut secara utuh.

Ketua Paguyuban Nasabah PD BKK Pringsurat Joko Yuwono di Temanggung, Selasa, mengatakan bahwa nasabah mendatangi DPRD Kabupaten Temanggung untuk memfasilitasi pertemuan dengan pemilik BKK Pringsurat dalam hal ini Gubernur Jateng dan Bupati Temanggung.

Perwakilan nasabah diterima oleh Ketua DPRD Yunianto, Wakil Ketua Tunggul Purnomo, Ketua Komisi A. Ahmad Fauzi, dan Ketua Komisi C Slamet.

Baca juga: Tersangka kasus BKK Pringsurat dilimpahkan ke Tipikor Semarang

Joko menyampaikan kekecewaannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjanjikan telah menyediakan dana Rp100 miliar untuk mengembalikan dana nasabah. Namun, kenyataanya hingga kini baru dikucurkan Rp12,9 miliar.

"Rupanya pengembalian tidak tuntas, berhenti di tengah jalan. Pembayaran dihentikan pada bulan Juni 2019. Total yang dibayarkan Rp12,9 miliar," katanya.

Joko menuturkan bahwa nasabah akan datang ke Kantor BKK Pringsurat untuk mencairkan dana secara serentak pada tanggal 4 Februari 2020. Hal itu sesuai dengan tanggal yang tertera di giro bilyet dan deposito bahwa pembayaran mulai ditangani pada tanggal tersebut. Jika Kantor BKK Pringsurat tutup, nasabah akan datang ke kantor Setda.

Baca juga: Dua tersangka baru kasus BKK Pringsurat ditahan Kejari Temanggung

Nasabah Sukarsono mengatakan bahwa nasabah ingin kepastian realisasi pembayaran uang nasabah. Kunci pencairan adalah Gubernur Jateng.

Untuk itu, dia meminta DPRD untuk menagihkan dan mengingatkan Gubernur agar cepat diselesaikan.

Direktur BKK Pringsurat Ariwinda mengatakan bahwa pada tahun 2019 dijadwalkan pencairan dana nasabah sebesar Rp25 miliar dari Rp100 miliar yang dijanjikan oleh Gubernur.

Pencairan melalui Bank Jateng. Namun, pencairan baru sekitar Rp13 miliar yang terakhir ditransfer pada bulan Juni 2019.

"Kami kurang tahu apa alasan dihentikannya pencairan. Sampai saat ini kami tidak tahu karena tidak ikut dalam penanganan," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto mengatakan bahwa pihaknya akan kawal dengan baik permasalahan BKK Pringsurat ini, antara lain berkoordinasi dan pendampingan nasabah bertemu Bupati Temanggung DPRD Provinsi Jateng dan Gubernur Ganjar Pranowo. 

Baca juga: Banding, hukuman mantan direksi BKK Pringsurat diperberat