Pengamat: Regulasi sederhana permudah pelaku usaha

Purwokerto (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr. Slamet Rosyadi menilai bahwa regulasi yang sederhana memang dapat mempermudah pelaku usaha untuk melakukan investasi.

"Regulasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit memang lebih disukai oleh investor," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Selain itu, kata dia, birokrasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit juga akan makin mendorong perkembangan pasar.

"Hal ini dikarenakan pasar akan sulit berkembang jika berhadapan dengan birokrasi yang berbelit belit. Bukti empiris juga menunjukkan negara maju yang lebih reformatif lebih disukai oleh investor," katanya.

Karena itu, dia mendukung dan mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan agar regulasi tidak menghambat pelaku usaha untuk melakukan investasi.

Baca juga: Temanggung canangkan "Pro-Temanggung" kembangkan investasi

"Pernyataan presiden tersebut perlu diapresiasi karena kebijakan pro-pasar memang membutuhkan jaminan, hal tersebut perlu segera diimplementasikan untuk melindungi kepentingan pasar," katanya.

Untuk itu, kata dia, perlu adanya koordinasi antarlembaga terkait agar implementasinya dapat berjalan secara efektif.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung DPR/MPR, mengatakan bahwa regulasi tidak boleh menghambat pelaku usaha untuk melakukan investasi.

"Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku yang formalitas yang ruwet, yang rumit, yang basa-basi, yang justru menyibukkan, yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan," kata presiden.

Presiden menambahkan regulasi juga jangan sampai menghambat inovasi dan harus diubah secara mendasar.
Lebih lanjut, Presiden menilai regulasi harus sesuai dengan perkembangan zaman.

"Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas," kata Jokowi.

Baca juga: Jawa Tengah tandatangani 10 kerja sama investasi dengan Rusia