Magelang (ANTARA) - Kalangan pedagang pasar, pedagang kaki lima, pengemudi angkutan umum, dan tukang ojek di Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilibatkan dalam gerakan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2019.
"Partisipasinya sangat diharapkan karena mereka selalu berinteraksi dengan masyarakat, mereka menjadi garda terdepan dalam pengawasan," kata Ketua Panwaslu Kecamatan Bandongan Gunawan Aris Sukmanto di Magelang, Jumat.
Ia mengatakan pengawasan yang diharapkan selain pentahapan pemilu juga menangkal hoaks, politik uang, dan menyampaikan informasi terkait pelanggaran pemilu lainnya. Informasi akan ditindak lanjuti Panwaslu Kecamatan, dengan tetap menjaga kerahasiaan nara sumber.
Ia menyampaikan pemilih pemula, guru baik swasta maupun negeri, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakat, PKK, kader kesehatan, dan kepala desa juga telah bergabung dalam gerakan partisipatif dalam pengawasan Pemilu 2019.
"Selain pengawasan, kami juga menekankan dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di masyarakat, karena pemilu adalah pesta demokrasi yang membahagiakan dalam memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan di negeri ini," katanya.
Seorang pengemudi angkutan umum Muhammad Yazid (46) mengatakan tahapan pemilu harus diawasi agar sesuai aturan yang berlaku. ASN, TNI dan Polri termasuk penyelenggara pemilu harus dipastikan netral agar pesta demokrasi berjalan demokratis, luber dan jurdil.
"Kami bangga masuk dalam gerakan pengawasan partisipatif yang diinisiasi Panwaslu Kecamatan Bandongan," katanya.
Ia mengatakan seluruh awak angkutan umum di Kecamatan Bandongan bertekat untuk mencoblos atau tidak golput dalam pemilu dan memilih sesuai dengan hati nurani.
"Meskipun kami beda pilihan, tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan. Tidak ada branding di angkutan umum sebab itu dilarang," katanya.
Seorang pedagang Lilik Handoko (41) mengatakan selain pentahapan, yang harus dicermati dalam pemilu adalah banyaknya hoaks di media sosial. Terkadang masyarakat hampir tidak dapat membedakan berita benar dan bohong.
Oleh karena itu, katanya melalui gerakan partisipatif, setiap informasi yang diduga hoaks akan dikomunikasikan dengan Panwaslu setempat.
"Kami siap menetralisir dan melawan hoaks, karena meresahkan masyarakat, merusak kerukunan. Kami akan sampaikan pada pedagang lain dan konsumen informasi yang benar untuk melawan hoaks," katanya.
