Mayoritas fasilitas kesehatan swasta mitra BPJS Kesehatan

id bpjs kesehatan,rumah sakit swasta, demak

Mayoritas fasilitas kesehatan swasta mitra BPJS Kesehatan

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Andayani Budi Lestari menyampaikan sambutan pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Kabupaten Demak M. Natsir dan BPJS Kesehatan Cabang Semarang tentang Optimaslisasi Kepesertaan Program JKN-KIS bagi seluruh warga setempat di Demak, Sabtu (20/1). (Foto: Akhmad Nazaruddin Lathif).

Demak (Antaranews Jateng) - Mayoritas fasilitas kesehatan swasta di Tanah Air menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat, kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari.

"Kami mencatat, ada sekitar 58 persen lebih fasilitas kesehatan swasta yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan," ujarnya saat berkunjung ke Demak, Jawa Tengah, Sabtu.

Dengan demikian, lanjut dia, isu bahwa fasilitas kesehatan swasta enggan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak benar.

Kenyataannya, lanjut dia, sudah banyak yang menjalin kerja sama.

Adapun jumlha fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjalin kerja sama, kata dia, mencapai 21.000 faskes lebih, sedangkan faskes tingkat lanjutan mencapai 2.300 faskes lebih.

"Bagi pemda yang memiliki kapasitas pengembangan fasilitas kesehatan di daerahnya, supaya bisa membuka layanan yang lebih baik," ujarnya.

Sementara jumlah peserta JKN-KIS secara nasional, kata dia, mencapai 189,6 juta jiwa.

Ia mendorong, semua kabupaten/kota di Tanah Air untuk bisa mencapai cakupan jaminan kesehatan menyeluruh (Universal Health Coverage) atau minimal 95 persen penduduknya mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Untuk Provinsi Jateng, lanjut dia, sudah ada satu kabupaten yang mencapainya, yakni Kabupaten Demak.

Dengan adanya program JKN-KIS, lanjut dia, benar-benar dirasakan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Indonesia, kata dia, angka harapan hidup masyarakat naik 2,9 tahun.

Hal itu, lanjut dia, disebabkan karena sebelumnya orang sakit berbiaya mahal, sedangkan saat ini semua orang bisa mendapatkan layanan dengan menjadi peserta JKN-KIS.

"Permasalahan yang masih dicarikan solusi, terkait antrean panjang di masing-masing fasilitas kesehatan," ujarnya.

Ia juga berharap, meskipun sudah ada jaminan kesehatan, masyarakat perlu menerapkan pola hidup sehat.

Pasalnya, kata dia, penderita diabetes mellitus yang sebelumnya banyak menimpa orang berusia di atas 40 tahun, kini karena perubahan gaya hidup yang kurang sehat membuat penderita diabetes bisa menimpa orang yang berusia 19 tahun.
Pewarta :
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar