Temanggung, ANTARA JATENG - Penyelesaian masalah likuiditas di Perusahaan Daerah BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, membutuhkan dana sekitar Rp94 miliar, kata Pengendali Operasional PD BKK Pringsurat, Harno Susanto.
Harno di Temanggung, Rabu, mengatakan dana Rp94 miliar tersebut senilai dana nasabah dari deposito, tabungan dan kerugian BUMD milik Provinsi Jateng dan Kabupaten Temanggung itu sekitar Rp30 miliar berdasarkan perhitungan neraca per Agustus 2017.
Ia mengatakan penyelesaian masalah kekosongan finansial di BKK Pringsurat masih menunggu instruksi dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
"Laporan dan konsep penyelesaiannya, termasuk penyelesaian manajemen sudah diajukan ke Gubernur. Kami masih menunggu keputusan dan instruksi dari Gubernur," katanya.
Ia menuturkan saat dirinya diserahi jabatan sebagai Pengendali Operasional PD BKK Pringsurat tahun 2017, kondisi perusahaan daerah tersebut memang sudah rusak dan permasalahannya kompleks.
Harno mengatakan masalah likuiditas di BKK karena diduga ada banyak oknum karyawan terutama di cabang tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya. Mereka juga diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, korupsi dan membuat laporan keuangan fiktif, serta memberikan kredit fiktif.
Ia mengatakan akibat ulah para oknum tersebut total kerugian yang dialami BKK Pringsurat per Agustus 2017 mencapai lebih dari Rp30 miliar.
Menurut dia, kerusakan likuiditas di BKK Pringsurat sebenarnya sudah tercium sejak adanya merger antara BKK Pringsurat dan BKK Tretep pada tahun 2009. Ketika itu ada data keuangan yang tidak benar tapi hanya dipoles saja dalam laporan neraca keuangan untuk memenuhi tuntutan kinerja yang baik dan laba yang tinggi.
Permasalahan lainnya, katanya pihak manajemen BKK ternyata menyimpan dana di Koperasi Intidana sekitar Rp2 miliar. Padahal kondisi Intidana saat ini kolaps dan untuk pengambilan simpanan tersebut masih dilayani, tetapi dijadwalkan selama 61 bulan sehingga dana tersebut tidak produktif.
Selain itu, pada pertengahan tahun 2017 BKK dihadapkan pada kondisi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah karena menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri, ditambah petani perlu modal tanam tembakau dan tahun ajaran baru.
Padahal, katanya, BKK dalam kondisi tidak ada dana maka dana dari Kantor Pusat BKK di Temanggung dan di Cabang Pringsurat dialihkan untuk membayarkan dana yang ditarik nasabah sehingga terjadi kekosongan likuiditas.
Ia mengatakan hasil pemeriksaan akuntan publik di Cabang Tretep ada pengelolaan yang salah, yakni dengan menumpuknya kredit macet, hanya direstrukturisasi. Diduga banyak operasi tidak sesuai prosedur, banyak pula kredit fiktif, jadi ada nama dan identitas peminjam, tetapi ternyata setelah dicek tidak pinjam. Uang tersebut diduga diselewengkan oleh karyawan.
